PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Ada satu hal yang sering terdengar saat Indonesia sedang menghadapi masalah: persatuan nasional. Kalimat itu muncul dalam pidato pejabat, forum diskusi, hingga unggahan media sosial. Namun pertanyaannya, apakah persatuan nasional benar-benar sedang dirawat, atau hanya menjadi jargon yang muncul ketika keadaan mulai memanas?
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam Dialog Persatuan Nasional yang digelar Indonesia Millennials Center (IMC) di Jakarta, Senin (22/6/2026). Di tengah suasana politik yang masih menyisakan sekat-sekat perbedaan dan ruang publik yang semakin riuh oleh pertarungan opini, isu persatuan kembali didorong menjadi agenda utama kebangsaan.
Direktur Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Menurung, menilai kondisi bangsa saat ini membutuhkan lebih dari sekadar narasi persatuan. Menurutnya, diperlukan konsolidasi nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kohesi sosial.
“Kita harus mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk persatuan nasional. Karena kita anggap untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu, butuh yang namanya persatuan nasional,” ujar Yerikho.
Pernyataan itu terasa relevan ketika ruang publik belakangan dipenuhi polarisasi politik yang kerap menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk saling mencurigai. Situasi semacam ini, jika terus dibiarkan, berpotensi menggerus energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar, mulai dari pendidikan, ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum yang sama, pengamat politik Boni Hargens bahkan menyebut persatuan nasional sebagai isu terbesar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, faksionalisasi di masyarakat sipil dan polarisasi politik yang semakin vulgar telah menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan berbangsa.
“Persatuan nasional itu menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu,” kata Boni.
Yang menarik, persoalan yang disoroti dalam dialog tersebut bukan semata-mata soal perbedaan politik. Demokrasi memang memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat. Namun ketika perbedaan berubah menjadi perpecahan, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, melainkan juga masa depan Indonesia sebagai bangsa yang dibangun di atas keberagaman.
Karena itu, Yerikho menilai semangat Persatuan Indonesia yang termaktub dalam sila ketiga Pancasila perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya sebagai hafalan di ruang kelas atau slogan dalam upacara kenegaraan, melainkan menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan dan membangun relasi sosial di tengah masyarakat.
Persatuan, dalam konteks ini, bukan berarti semua orang harus sepakat terhadap segala hal. Persatuan justru diuji ketika masyarakat mampu tetap berjalan bersama meski memiliki pandangan politik, latar belakang, dan kepentingan yang berbeda.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga dinamika politik domestik, persatuan nasional menjadi modal yang tak bisa ditawar. Sebab tanpa persatuan, program pembangunan sebesar apa pun akan sulit berjalan optimal.
Pesan yang ingin disampaikan forum ini sederhana: Indonesia tidak kekurangan perbedaan, tetapi jangan sampai kekurangan alasan untuk tetap bersatu.
