PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Selama bertahun-tahun, pengemudi ojek online (ojol) hidup di ruang yang serba tanggung. Mereka bukan pegawai perusahaan aplikasi, tetapi juga belum sepenuhnya diperlakukan sebagai pelaku usaha. Mereka bekerja mandiri, menanggung risiko sendiri, tetapi akses terhadap berbagai fasilitas negara masih terbatas.
Mulai 1 Juli 2026, pemerintah mencoba mengakhiri “status abu-abu” itu.
Lewat kebijakan terbaru, pengemudi ojol roda dua resmi dikategorikan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terdengar administratif belaka. Padahal, di balik pergantian status tersebut tersimpan satu pesan penting: negara mulai mengakui bahwa profesi pengemudi ojol adalah aktivitas usaha yang layak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat posisi ekonomi para pengemudi di tengah berkembangnya industri transportasi digital.
“Alhamdulillah, mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8 persen untuk ojol roda dua dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Rabu (1/7).
Pengakuan sebagai pengusaha mikro bukan datang sendirian. Pemerintah juga memangkas batas maksimal komisi perusahaan aplikator menjadi hanya 8 persen. Artinya, pengemudi kini berhak menerima 92 persen dari tarif perjalanan, jauh lebih besar dibanding skema sebelumnya yang membuat sekitar 20 persen pendapatan masuk ke platform digital.
Namun, pemerintah menilai perubahan terbesar justru bukan berada pada angka komisi.
Dengan status sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol kini masuk ke dalam ekosistem UMKM nasional. Konsekuensinya, mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati berbagai program pemerintah, mulai dari akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas bisnis, hingga pendampingan usaha produktif.
Maman menjelaskan, fasilitas tersebut selama ini memang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro. Karena itu, pengakuan status menjadi pintu masuk agar pengemudi ojol memperoleh perlindungan yang lebih luas.
“Ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta,” kata Maman.
Pemerintah juga ingin agar profesi pengemudi tidak selamanya bergantung pada order dari aplikasi. Status sebagai pengusaha mikro diharapkan membuka peluang bagi mereka membangun usaha lain sehingga memiliki sumber penghasilan tambahan.
Stimulus yang sedang disiapkan mencakup akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha yang dapat dijalankan bersama keluarga.
“Mereka memiliki waktu kerja yang fleksibel. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka juga memiliki kesempatan membangun usaha lain secara mandiri bersama keluarga,” ujarnya.
Perubahan status tersebut, kata Maman, merupakan tindak lanjut atas aspirasi berbagai asosiasi pengemudi ojol. Pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator agar proses transisi berlangsung otomatis tanpa mengganggu aktivitas para pengemudi.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Sebab, perubahan kebijakan ini tidak hanya menyangkut pengemudi, tetapi juga perusahaan aplikator, merchant, hingga jutaan pelaku UMKM yang mengandalkan platform digital sebagai saluran usaha.
“Kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro akan terus kami percepat agar pelindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung semakin optimal,” ujarnya.
Maman memastikan proses administrasi akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak menjadi hambatan bagi pengemudi.
“Semangat utama kebijakan ini adalah memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada saudara-saudara ojol. Persyaratan administratif tidak boleh menjadi beban. Yang terpenting, implementasi kebijakan ini berjalan baik melalui koordinasi seluruh pihak terkait,” katanya.
Pemerintah pun tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai keputusan sesaat, melainkan menjadi fondasi baru dalam membangun ekosistem transportasi online yang dinilai lebih sehat dan berkeadilan.
“Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan,” tutur Menteri Maman.
