PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Ada satu ironi yang hampir selalu muncul setiap kali mahasiswa turun ke jalan. Semakin ricuh sebuah demonstrasi, semakin sedikit orang yang membicarakan isi tuntutannya. Yang ramai justru pecahan kaca, pagar roboh, atau bentrokan yang viral di media sosial. Padahal, sejak awal mahasiswa turun bukan untuk lomba adu kuat, melainkan menyampaikan kritik kepada penguasa.
Fenomena itulah yang menjadi perhatian Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tengah memanasnya dinamika politik nasional dan derasnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan identitasnya sebagai kelompok intelektual.
Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, menilai mahasiswa tetap memiliki ruang yang sah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, ruang demokrasi itu semestinya diisi dengan gagasan, argumentasi, dan data, bukan kemarahan yang berubah menjadi tindakan anarkis.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah gerakan kemahasiswaan sebagai kekuatan intelektual yang mampu menghadirkan kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” kata Hafizh.
Bagi DEMA UIN Jakarta, kritik kepada pemerintah bukan sesuatu yang perlu dihindari. Justru kritik merupakan napas demokrasi. Tetapi, kritik akan kehilangan bobot ketika cara penyampaiannya bergeser menjadi tindakan yang melanggar hukum atau merusak fasilitas umum.
Hafizh menegaskan organisasinya tetap menjaga independensi sebagai representasi aspirasi sivitas akademika. Menurutnya, mahasiswa harus mampu berdiri di atas kepentingan publik, bukan terseret dalam kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi politik.
Yang menarik, DEMA mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa bukanlah seberapa besar tekanan yang diberikan kepada pemerintah atau seberapa heboh aksi itu menjadi perbincangan.
“Keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak diukur dari besarnya tekanan yang diberikan ataupun kerusakan yang ditimbulkan, melainkan dari kualitas gagasan, argumentasi yang dibangun, kemampuan membuka ruang dialog, serta kontribusinya dalam mendorong lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.
Kalimat itu seperti mengingatkan kembali fungsi dasar mahasiswa. Bahwa kampus sejak awal bukan pabrik amarah, melainkan tempat lahirnya gagasan. Jalanan memang bisa menjadi ruang menyampaikan aspirasi, tetapi diskusi, kajian ilmiah, dan naskah akademik tetap menjadi fondasi yang membedakan gerakan mahasiswa dengan sekadar kerumunan massa.
DEMA juga menyoroti risiko lain ketika demonstrasi berubah ricuh. Fokus publik bisa dengan cepat bergeser. Tuntutan yang seharusnya menjadi pokok pembahasan justru tenggelam oleh pemberitaan mengenai kerusakan atau bentrokan. Dalam situasi seperti itu, menurut Hafizh, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan di luar agenda perjuangan mahasiswa.
Karena itu, mahasiswa diminta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi ataupun ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum.
Di sisi lain, Hafizh mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, hak tersebut selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lain, serta menghindari tindakan yang memicu konflik.
Sebagai bentuk komitmen, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan akan tetap menjaga independensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan objektivitas, integritas, dan kepentingan masyarakat. Organisasi itu juga mendukung kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dengan tetap menjunjung hukum dan etika akademik.
Selain mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan santun, DEMA mendorong penguatan tradisi intelektual melalui forum diskusi, kajian ilmiah, audiensi, hingga penyusunan naskah akademik sebagai instrumen utama perjuangan.
Tak hanya kepada mahasiswa, ajakan juga ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi kemahasiswaan agar membangun komunikasi yang terbuka dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.
Sebab pada akhirnya, demokrasi tidak pernah diukur dari seberapa keras suara yang diteriakkan di jalan. Demokrasi justru tumbuh ketika kritik mampu didengar, diperdebatkan secara sehat, lalu melahirkan solusi. Dan mungkin, di situlah gerakan mahasiswa menemukan kembali alasan mengapa mereka turun ke jalan sejak awal.
