Menu

Mode Gelap
Hari Purwanto Desak Aparat Usut Dugaan Fitnah terhadap Megawati, Minta Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Mengapa Status Febrie Adriansyah Berubah Jadi Saksi di Sprindik Kejagung? Ini Penjelasan Resminya Wasekjend Depinas SOKSI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Bahlil Cerminkan Kemunduran Etika Politik PDIP Aktivis 98 Agung Dekil: Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Wujud Nyata Amanat Reformasi 1998 Sahabat MUI Kota Bekasi Gelar Raker I, Desak Pengawasan LGBT dan Narkoba Tak Cukup Mundur? Bandot DM Sebut Febrie Masih Sah Jadi Jampidsus karena Keppres Belum Dicabut

News

Fasum Kalideres Harusnya Jadi Taman, Malah Dikuasai Bangunan Liar

badge-check

Lahan fasum di Perumahan Kalideres Permai, Jakarta Barat, yang seharusnya jadi ruang hijau masih dikuasai bangunan liar. Warga mendesak Gubernur DKI Jakarta turun tangan.(Foto:istimewa) Perbesar

Lahan fasum di Perumahan Kalideres Permai, Jakarta Barat, yang seharusnya jadi ruang hijau masih dikuasai bangunan liar. Warga mendesak Gubernur DKI Jakarta turun tangan.(Foto:istimewa)

PRABA INSIGHT – JAKARTA –Di tengah padatnya Jakarta yang haus ruang terbuka hijau, sebuah lahan Fasilitas Umum (fasum) di Perumahan Kalideres Permai malah bikin warga geleng-geleng kepala. Alih-alih jadi taman atau lapangan bermain, tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta itu justru masih dikuasai satu bangunan liar yang berdiri kokoh di Blok C8–C9 RT 02 RW 014.

Padahal, menurut rencana, lahan ini harusnya jadi paru-paru hijau buat warga: tempat anak-anak main bola, ibu-ibu senam pagi, atau sekadar warga nongkrong sore. Sayangnya, semua itu masih tertahan oleh sebuah bangunan semi permanen yang mengaku—katanya—berbaju koperasi.

Warga: “Sudah Nggak Tinggal Sini, Kok Bisa Usaha di Fasum?”

Warga RW 014 Kalideres Permai sudah lama jengkel. Mereka menilai bangunan yang berdiri di atas fasum itu jelas merugikan warga.

“Sudah tidak tinggal sini, tapi bisa bikin usaha di tanah fasum. Kok bisa begitu?” ujar seorang warga, penuh heran sekaligus kecewa.

Alasan bahwa bangunan itu milik koperasi tak membuat warga percaya.

“Surat izin koperasi, NIK, dan NIB-nya tunjukin ke kita? RT saja belum pernah lihat. Emang ada furniture jadi koperasi? Yang pasti itu milik pribadi. Ini jelas merugikan warga!” tegas seorang warga lain dengan nada frustrasi.

Ketua RW 014, Hendra Nipa, mengakui situasi ini memang aneh.

“Masih ada satu bangunan yang dipertahankan Pemda. Warga heran, karena pemiliknya tidak berdomisili di sini lagi, rumahnya sudah pindah. Kami juga ingin kejelasan dari bagian aset,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan Pemda sudah mulai membangun pagar pembatas di sekitar fasum. Tapi tetap saja, keberadaan satu bangunan furniture itu membuat rencana menjadikan lahan tersebut ruang terbuka hijau jadi “setengah matang”.

Warga Curiga Ada Main Mata

Kecurigaan warga makin besar. Mereka khawatir ada permainan antara oknum Pemda dengan pemilik usaha, sehingga bangunan itu bisa bertahan sampai sekarang.

Sementara itu, fasum yang seharusnya jadi tempat berkumpul warga dan ruang hijau publik justru “disandera” oleh segelintir kepentingan pribadi.

Warga Minta Gubernur Turun Tangan

Harapan warga RW 014 sederhana: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta turun tangan.

Pesannya jelas: fasum adalah milik bersama, bukan milik pribadi.

Warga mendesak bangunan liar itu segera dibongkar agar fungsi lahan kembali sesuai aturan—sebagai ruang terbuka hijau. Tempat di mana anak-anak bisa main, orang tua bisa bersantai, dan warga bisa punya ruang napas di tengah padatnya Jakarta.

“Bongkar bangunan liar itu, pulihkan fungsi fasum, dan biarkan warga menikmati ruang hijau yang sudah lama dinantikan,” kata warga. (Van)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Mengapa Status Febrie Adriansyah Berubah Jadi Saksi di Sprindik Kejagung? Ini Penjelasan Resminya

16 Juli 2026 - 03:12

Kronologi Lengkap Pembunuhan Driver Ojol di Tangerang: Pelaku Batalkan Bunuh Diri lalu Begal karena Tertekan Biaya Nikah

15 Juli 2026 - 11:17

Buntut Sidang Tipikor, Kadis SDABMBK Kabupaten Bekasi Dilaporkan ke KPK

14 Juli 2026 - 19:23

Kuasa Hukum Nancy Soroti Kesaksian Dwi Febri di Sidang Sengketa Aset PN Jaksel, Siap Tempuh Jalur Hukum jika Terbukti Palsu

14 Juli 2026 - 16:48

Dugaan Mega Korupsi di Kejaksaan Jadi Ujian Penegakan Hukum, BEM PTMA Zona III Apresiasi Sikap Prabowo

12 Juli 2026 - 09:17

Trending di Nasional