Di tulis Oleh : R. HAIDAR ALWI
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
PRABA INSIGHT – Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan sejumlah pencapaian penting yang menurut banyak pengamat menandakan arah baru dalam kebijakan nasional. Mulai dari sosial, ekonomi, hingga diplomasi, yang sekaligus menjadi tolok ukur awal dari ambisi besar menuju transformasi nasional.
Dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan akses dasar, Prabowo dengan cepat meluncurkan serangkaian program unggulan. Program makan bergizi gratis (MBG) digulirkan sejak Januari, dan menurut data resmi telah menjangkau jutaan rakyat. Sebuah langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia.
Selain itu, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) juga diimplementasikan untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar, memberikan harapan baru bagi banyak masyarakat, terutama di luar kota dan daerah terpencil.
Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintahan Prabowo membukukan beberapa prestasi yang cukup menonjol dalam waktu yang relatif singkat. Hingga September 2025, realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp 1.434 triliun atau tumbuh 13,7 persen dibandingkan periode sebelumnya, serta dilaporkan telah menghasilkan sekitar 1,9 juta lapangan kerja.
Pencapaian target investasi lebih awal dari jadwal, sebuah sinyal bahwa iklim usaha dan kepercayaan investor dianggap membaik. Di sisi makroekonomi, angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12 persen disertai inflasi terkendali di level sekitar 2,6 persen menunjukkan fondasi ekonomi tetap relatif stabil di tengah dinamika global dan tantangan domestik.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional, Prabowo juga menargetkan percepatan agrikultur dan produksi pangan nasional. Terpantau adanya peningkatan signifikan pada produksi beras dan komoditas pertanian lainnya, serta peningkatan cadangan pangan nasional.
Suatu pencapaian yang menurut pernyataan resmi merupakan rekor tertinggi sejak puluhan tahun terakhir. Langkah ini sejalan dengan visi memperkuat ketahanan pangan dan fondasi ekonomi rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.
Dari sudut diplomasi dan posisi internasional, pemerintahan Prabowo berhasil membawa Indonesia kembali menonjol di panggung global. Dalam kurun satu tahun, Presiden melakukan puluhan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara penting. Mulai dari Amerika Serikat, Cina, Brasil, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, serta menghadiri forum internasional utama seperti Sidang Umum PBB.
Hasilnya bukan hanya dalam bentuk diplomasi bilateral, tetapi juga komitmen investasi luar negeri serta perjanjian perdagangan dan kerjasama multilateral yang memberi prospek baru bagi perekonomian nasional.
Yang tidak kalah pentingnya, pemerintah berupaya melakukan reformasi struktural, penyederhanaan regulasi, efisiensi anggaran, dan penataan ulang fiskal, untuk mendukung program-program prioritas serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara. Kebijakan ini dinilai penting dalam memperkuat daya saing Indonesia dan memfasilitasi terwujudnya janji kampanye yang bersandar pada meritokrasi dan pemerataan.
Dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan sikap tegas terhadap koruptor setidaknya dari segi niat politik, perintah institusional, dan sejumlah tindakan nyata. Hasilnya terlihat dari pemulihan aset negara.
Tercatat triliunan kerugian negara dari tindak pidana korupsi berhasil dikembalikan melalui penyitaan, penjualan aset sitaan, dan pemulihan lahan yang sebelumnya dirugikan akibat korupsi. Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan, uang yang dicuri koruptor tersebut akan dialirkan untuk kepentingan rakyat.
Namun, terlepas dari deretan pencapaian tersebut, penting untuk diingat bahwa hal itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kritik muncul, terutama dari kalangan analis yang menyoroti tantangan dalam pelaksanaan program berskala besar seperti MBG. Misalnya soal distribusi ke daerah terpencil, beban logistik, dan kelangsungan.
Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan bahwa hasil jangka panjang terutama dalam sektor pendidikan, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan struktural masih perlu diuji dalam jangka waktu 4–5 tahun ke depan.
Meski demikian, dalam pola kebijakan dan output yang telah terlihat sejauh ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan kombinasi antara keberanian memperkenalkan program ambisius, pragmatisme ekonomi, serta pendekatan diplomasi aktif. Sebuah sinyal kuat bahwa arah pemerintahan bukan sekadar retorika kampanye, melainkan orientasi nyata pada reformasi dan perbaikan kondisi nyata bagi rakyat.
Jika dijalankan secara konsisten dan disertai pengawasan publik yang tegas, pencapaian awal ini bisa menjadi landasan transformasi nasional yang signifikan dan menjadi tolok ukur bagi masa depan Indonesia dalam dekade mendatang.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi prabainsight.com
