PRABAINSIGHT.COM, JAKARTA -Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi dari Founder lembaga kajian dan kanal media Kontra Narasi, Sandri Rumanama. Sejumlah kebijakan strategis di bidang pangan, energi, pelayanan publik, diplomasi internasional, hingga penyelamatan aset negara menjadi sorotan dalam evaluasinya.
Meski memberikan apresiasi, Sandri mengingatkan bahwa berbagai capaian pemerintah masih membutuhkan peningkatan. Menurutnya, sejumlah pekerjaan rumah belum terselesaikan sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus terus dilakukan.
“Kita apresiasi beberapa langkah strategis pemerintah sukses meski banyak PR lain” ucap Sandri.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan strategis tidak berhenti pada pencapaian target, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harus ditingkatkan masih belum maksimal kan baru 2 tahun” ucapnya.
Swasembada Pangan dan Kemandirian Energi Jadi Perhatian
Sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Penguatan produksi dalam negeri, peningkatan cadangan beras, serta perlindungan terhadap petani merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
Dalam bahan evaluasi Kontra Narasi, pemerintah disebut mendorong peningkatan produksi beras dan jagung, termasuk proyeksi produksi beras Sumatera Selatan yang mencapai 4 juta ton. Kebijakan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram juga disorot sebagai salah satu instrumen untuk menjaga pendapatan petani.
Namun, capaian produksi dan dampak kebijakan harga perlu dinilai berdasarkan data resmi, periode penghitungan, serta kondisi yang dihadapi petani di lapangan.
Di sektor energi, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, termasuk program B50, menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Realisasi program tersebut perlu dilihat dari kesiapan produksi, distribusi, dan implementasi sesuai kebijakan pemerintah.
Program Kerakyatan hingga Pembenahan Tata Kelola
Selain pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari kebijakan yang disorot. Program ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pemasok lokal.
Pemerintah juga menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis serta mendorong digitalisasi di sektor pendidikan.
Di sisi tata kelola, sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi efisiensi anggaran negara, penertiban perkebunan sawit ilegal, pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi, dan penyederhanaan regulasi.
Berbagai program tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan memberikan hasil yang dapat diukur.
Diplomasi Perdagangan Perlu Berbuah Manfaat Ekonomi
Di tingkat internasional, upaya memperluas akses pasar ekspor melalui perundingan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan Kanada juga masuk dalam daftar capaian yang disorot.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar global.
Meski demikian, manfaat perjanjian perdagangan perlu dilihat dari status penyelesaian dan pemberlakuannya, serta sejauh mana pelaku usaha nasional mampu memanfaatkan peluang ekspor yang tersedia.
Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi bagian dari aspek diplomasi yang mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut.
Penyelamatan Aset Negara Jadi Sorotan
Upaya penertiban kawasan hutan dan pemulihan aset negara menjadi isu penting lainnya. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk menangani persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Satgas tersebut melibatkan koordinasi lintas lembaga dalam penertiban kawasan hutan, termasuk persoalan penggunaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.
Dalam bahan evaluasi yang disampaikan, terdapat klaim pengembalian uang dan denda administratif senilai Rp 13,24 triliun melalui Kejaksaan Agung pada Oktober 2026. Selain itu, disebutkan pula akumulasi penyelamatan aset sekitar Rp 52 triliun serta penertiban jutaan hektare kawasan hutan dan lahan yang berkaitan dengan perkebunan sawit maupun pertambangan ilegal.
Angka-angka tersebut perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pemerintah, terutama terkait tanggal penyerahan, periode penghitungan, sumber dana, serta status aset yang berhasil dipulihkan.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan nilai uang yang telah masuk ke kas negara dengan aset yang baru ditertibkan atau dikuasai kembali.
Dana yang berhasil dipulihkan juga perlu disertai penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan penggunaannya, termasuk apabila dialokasikan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Sandri Rumanama: Capaian Harus Terus Ditingkatkan
Berbagai agenda tersebut menunjukkan luasnya tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan kebijakan nasional. Ketahanan pangan, kemandirian energi, pelayanan publik, diplomasi, serta penegakan hukum membutuhkan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang terukur.
Apresiasi yang disampaikan Sandri Rumanama sekaligus menjadi pengingat bahwa evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat banyaknya program yang dijalankan. Dampak kebijakan terhadap masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, dan keberlanjutan hasil juga perlu menjadi perhatian.
Dengan demikian, capaian yang telah diraih perlu diikuti pembenahan terhadap berbagai pekerjaan rumah yang masih tersisa agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
