PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat catatan serius dari hasil survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026.
Dua sektor yang menjadi sorotan adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penilaian publik terhadap kedua bidang tersebut tercatat belum menembus angka 50 persen.
Hasil survei itu dipaparkan Poltracking Indonesia melalui tayangan Poltracking TV bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan survei tersebut, tingkat penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum berada di angka 44,8 persen. Sementara itu, pemberantasan korupsi memperoleh 46,6 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan pemerintah karena kedua sektor berkaitan langsung dengan persepsi publik terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta komitmen pemberantasan korupsi.
Hanta Yuda Ungkap Faktor yang Pengaruhi Persepsi Publik
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan rendahnya penilaian pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ikut memberikan tekanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Yuda, persepsi masyarakat mengenai penegakan hukum tidak muncul begitu saja. Berbagai peristiwa hukum yang mendapat perhatian luas turut membentuk penilaian publik.
Salah satu yang disebut Yuda berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan publik semakin besar setelah kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program tersebut terseret dalam perkara hukum.
“Dalam persepsi publik berkembang menjadi hal yang negatif,” kata Yuda.
Sorotan Tak Hanya pada Penegakan Hukum
Yuda juga menyoroti aspek komunikasi pemerintah dalam membentuk persepsi masyarakat. Menurut dia, bagaimana pemerintah dan institusi penegak hukum berkomunikasi di tengah perkara yang menjadi perhatian publik turut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Dinamika antar-lembaga penegak hukum yang berlangsung terbuka dan menjadi konsumsi publik disebut turut memberikan pengaruh terhadap persepsi tersebut.
“Kita lihat cukup ramai kemarin dua lembaga institusi penegak hukum kita dalam tontonan publik, itu juga memengaruhi persepsi,” ujarnya.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap sektor hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir sebuah perkara. Cara penanganan perkara, komunikasi institusi, serta dinamika yang terlihat di ruang publik juga dapat membentuk persepsi masyarakat.
Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Persoalan lain yang muncul dalam survei Poltracking adalah rendahnya penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Survei Agustus 2026 mencatat tingkat penilaian publik terhadap sektor tersebut berada di angka 46,6 persen.
Hanta Yuda menilai angka tersebut memperlihatkan adanya pekerjaan rumah dalam menerjemahkan komitmen antikorupsi pemerintah menjadi tindakan konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Presiden Prabowo sebelumnya kerap menyampaikan komitmen mengenai pemberantasan korupsi. Namun, menurut Yuda, pesan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam persepsi masyarakat.
“Ini masih menjadi PR di atas kertas yang kemudian dalam persepsi publik belum terealisasi dengan baik,” ungkap Yuda.
Jadi Catatan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Temuan Poltracking Indonesia tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian di bawah 50 persen pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menunjukkan masih terdapat ruang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki persepsi publik.
Kedua isu tersebut juga memiliki dampak yang lebih luas. Penegakan hukum menyangkut rasa keadilan dan kepastian hukum, sedangkan pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, peningkatan kinerja di dua sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian institusi penegak hukum. Transparansi proses, konsistensi penindakan, komunikasi publik, serta pembuktian komitmen antikorupsi juga menjadi faktor yang berpotensi menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Hasil survei Poltracking Agustus 2026 pada akhirnya menjadi sinyal bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menjadi dua pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
