PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Industri film Indonesia lagi panas-panasnya bangkit, tapi seperti biasa: kalau nggak diurus serius, ya bisa dingin lagi. Mungkin itu juga yang jadi kegelisahan di balik pengumuman susunan pengurus baru Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026–2030.
Di bawah komando Fauzan Zidni sebagai Ketua Umum, BPI kali ini datang dengan daftar pekerjaan yang nggak bisa dibilang ringan dan juga nggak bisa ditunda-tunda lagi.
Dalam pengumuman resminya di Jakarta, April 2026, Fauzan langsung to the point soal apa yang bakal dikerjakan.
“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional. Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” ujar Fauzan.
Kalau diringkas: bukan cuma bikin film, tapi juga beresin fondasinya.
Nggak berhenti di situ, Fauzan juga menegaskan bahwa BPI bakal jalan di beberapa jalur lain sekaligus. Mulai dari gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh (yang dari dulu jadi penyakit kronis), sampai tetap menjalankan agenda tahunan seperti Festival Film Indonesia dan fungsi-fungsi lain sesuai amanat Undang-Undang Perfilman.
Dari sisi pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga ikut angkat suara dan harapannya terdengar cukup jelas.
“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kalau diibaratkan, BPI ini semacam “middleman” yang harus bisa bikin dua dunia—pemerintah dan pelaku film—nggak saling salah paham.
Daftar Nama yang Nggak Main-Main
Susunan pengurus BPI periode kali ini juga diisi nama-nama yang sudah nggak asing di dunia perfilman.
Di jajaran Dewan Penasehat, ada Reza Rahadian sebagai ketua, ditemani Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf. Sementara Dewan Pengawas diketuai Judith Jubilina Dipodiputro bersama Fajar Nugros, Danu Murti, Agustina Kusuma Dewi, dan Nasaruddin Saridz.
Struktur lainnya juga diisi oleh berbagai figur penting seperti Nazira C. Noer (Sekjen), Sindy Dewiana (Bendahara Umum), hingga nama-nama seperti Wulan Guritno, Luna Maya, Putri Ayudya, hingga Riri Riza yang terlibat dalam berbagai bidang dan kelompok kerja.
Nggak ketinggalan, Komite Festival Film Indonesia 2026 juga sudah dibentuk dengan Ario Bayu sebagai ketua, bersama sejumlah nama lain seperti Prilly Latuconsina dan Budi Irawanto.
Kalau dilihat sekilas, ini bukan sekadar susunan organisasi. Lebih mirip “avengers-nya” perfilman Indonesia tinggal nanti eksekusinya bisa sepowerful itu atau nggak.
PR Lama, Harapan Baru
Dengan semua struktur dan rencana yang sudah disusun, BPI jelas nggak kekurangan ide. Tantangannya satu: konsistensi.
Karena kita sudah sering lihat, semangat di awal itu biasanya membara. Tapi yang bikin beda adalah: apakah semua program ini benar-benar jalan sampai selesai, atau cuma jadi daftar ambisi di atas kertas.
Yang jelas, lewat kepengurusan baru ini, BPI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh insan perfilman. Tujuannya satu: memastikan industri film Indonesia nggak cuma ramai sesaat, tapi juga punya fondasi yang kuat untuk jangka panjang.
Dan kalau semua ini benar-benar kejadian, mungkin kita nggak perlu lagi iri sama industri film negara lain.
