PRABAINSIGHT.COM, JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghentikan praktik yang ia sebut sebagai “dagelan politik”. Menurut Kelrey, kegaduhan dan manuver elite yang dinilainya tidak produktif berpotensi mengganggu kualitas demokrasi, kepastian hukum, hingga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan Kelrey melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menilai pemerintah perlu mengembalikan fokus penyelenggaraan negara pada penyelesaian persoalan struktural, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta respons terhadap kritik mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya, Kelrey mengkritik dinamika politik yang menurutnya lebih banyak diwarnai pembentukan persepsi publik dan manuver antarelite dibandingkan upaya menyelesaikan persoalan mendasar bangsa.
“Ketika panggung politik nasional lebih disibukkan oleh rekayasa persepsi dan akumulasi skenario ketimbang penyelesaian krisis struktural, demokrasi Indonesia sesungguhnya sedang mengalami kemerosotan mutu yang sangat mengkhawatirkan. Praktik ‘dagelan politik’—sebuah fenomena di mana kekuasaan dikelola lewat manuver teatrikal, gimik tandingan, dan manipulasi agenda publik—bukan lagi sekadar hiburan elite yang tak berguna, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan bangsa.”
Abdullah Kelrey Soroti Kualitas Demokrasi dan Manuver Elite
Kelrey berpandangan bahwa praktik politik yang bertumpu pada pertunjukan simbolis dan pengelolaan persepsi bukan fenomena baru dalam sejarah kekuasaan di Nusantara.
Ia menyinggung intrik politik pada masa kerajaan sebagai ilustrasi mengenai bagaimana simbol dan manuver elite dapat digunakan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Menurut dia, pemerintahan seharusnya tidak terjebak pada dinamika semacam itu ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian persoalan yang nyata.
“Sejarah Nusantara mencatat bahwa panggung dagelan semacam ini adalah residu taktik kekuasaan lama. Mulai dari intrik adu domba di istana Majapahit pasca-era Patih Nambi, hingga penciptaan mitos dan ritus legitimasi raja-raja Mataram demi mengalihkan perhatian rakyat dari kemunduran kedaulatan, pementasan simbolis selalu dipakai elite untuk membungkus kegagalan tata kelola. Ketika intrik istana dan teater simbolik lebih diutamakan ketimbang hajat hidup rakyat, sejarah membuktikan bahwa entitas kekuasaan tersebut akan terseret ke era kemunduran.”
Kritik tersebut kemudian diarahkan pada momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada pertengahan Oktober 2026. Kelrey menyoroti adanya kegiatan tandingan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang, menurut penilaiannya, berpotensi menggeser perhatian publik dari kritik mahasiswa terhadap kinerja pemerintah.
Ia menduga dinamika tersebut mencerminkan strategi pengalihan perhatian. Namun, penilaian itu merupakan pandangan Kelrey dan memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan pihak yang menginisiasi kegiatan, tujuan penyelenggaraan, serta ada atau tidaknya hubungan dengan agenda pemerintah.
“Manifestasi otentik dari penataan agenda (agenda setting) yang artifisial di era modern ini terpampang nyata saat momentum evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran pertengahan Oktober 2026 kemarin. Ketika gelombang mahasiswa dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan membawa risalah kritik murni atas rapor kinerja pemerintah, sebuah panggung tandingan secara presisi dirancang pada hari yang sama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Operasi pengalihan isu (distraction strategy) yang dipentaskan di jantung ibu kota tersebut tampak jelas ditujukan untuk mengalihkan perhatian media, sehingga substansi evaluasi kinerja yang ditiupkan mahasiswa tenggelam di balik riuk keramaian buatan.”
NIC Kaitkan Kegaduhan Politik dengan Kepastian Investasi
Selain persoalan demokrasi, Kelrey menilai ketidakpastian politik dapat memengaruhi iklim investasi dan aktivitas dunia usaha. Menurut dia, pelaku bisnis membutuhkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan arah kebijakan yang jelas sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa dinamika politik yang tidak produktif berisiko mendorong pelaku usaha mengambil sikap menunggu atau wait and see. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlambat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Dinamika ini menelanjangi fakta pahit bahwa energi bangsa terus-menerus dihabiskan untuk transaksi pencitraan yang tidak produktif. Ketika kritik objektif mahasiswa direspons dengan counter-scenario panggung jalanan, kekuasaan tidak sedang menunjukkan kematangannya, melainkan justru mempertontonkan kekhawatiran berlebih terhadap artikulasi suara rakyat yang autentik.”
Kelrey juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, tetapi turut ditopang oleh kepercayaan terhadap institusi, kepastian regulasi, dan kredibilitas proses pengambilan keputusan pemerintah.
Meski demikian, dampak kegaduhan politik terhadap investasi perlu dinilai bersama indikator ekonomi dan data realisasi investasi. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat antara dinamika politik tertentu dan keputusan investor dapat diukur secara lebih objektif.
Abdullah Kelrey Peringatkan Risiko Politisasi Hukum
Persoalan lain yang disoroti Kelrey adalah independensi penegakan hukum. Ia menilai hukum harus ditempatkan sebagai instrumen keadilan yang bebas dari kepentingan politik, bukan menjadi alat untuk menekan pihak tertentu atau mempertahankan kepentingan kelompok.
Kelrey menggunakan istilah lawfare untuk menggambarkan dugaan penggunaan instrumen hukum yang berkaitan dengan pertarungan politik dan pembentukan opini publik. Menurut dia, praktik semacam itu dapat mengaburkan batas antara proses penegakan hukum yang berlandaskan keadilan dan kepentingan kekuasaan.
Ia juga memperingatkan bahwa persepsi publik mengenai ketidaknetralan institusi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Tak berhenti di sektor ekonomi, kegaduhan ini turut merobohkan marwah penegakan hukum di Tanah Air. Hukum yang semestinya menjadi benteng keadilan yang sakral dan independen, tereduksi menjadi sekadar komoditas politik atau alat tawar-menawar (bargaining position). Praktik lawfare—di mana instrumen hukum dan manipulasi opini publik dikonsolidasikan untuk mengunci lawan politik atau melanggengkan status quo—hanya mengaburkan batas antara keadilan sejati dan rekayasa kekuasaan.”
Pandangan tersebut menempatkan transparansi, independensi lembaga penegak hukum, serta konsistensi penerapan peraturan sebagai aspek penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan. Penilaian mengenai dugaan politisasi hukum dalam kasus tertentu tetap harus didasarkan pada bukti dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo-Gibran Diminta Fokus pada Agenda Pemerintahan
Atas dasar kritik tersebut, NIC meminta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk memperkuat kendali pemerintahan serta memastikan seluruh jajaran bekerja berdasarkan agenda pembangunan yang terukur.
Kelrey mendorong konsolidasi kabinet, reformasi birokrasi, dan perumusan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah merespons kritik mahasiswa dan masyarakat sipil melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan, bukan sekadar dinamika komunikasi politik.
“Oleh sebab itu, Nusa Ina Connection mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil alih kemudi pemerintahan secara penuh dan lugas. Kepemimpinan nasional tidak boleh membiarkan para pengasong skenario politik di lingkaran kekuasaan terus memproduksi panggung-panggung distorsi. Fokus tata kelola negara harus dikembalikan pada konsolidasi kabinet yang solid, reformasi birokrasi yang efektif, serta menjawab kritik mahasiswa dan masyarakat melalui kebijakan strategis yang terukur.”
Menurut Kelrey, tantangan pemerintahan bukan semata menjaga stabilitas politik, melainkan memastikan stabilitas tersebut berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya menjadi bagian dari mekanisme evaluasi demokratis. Pemerintah, menurut pandangannya, perlu menunjukkan kinerja melalui hasil kebijakan yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
“Indonesia hari ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mengakhiri sandiwara politik. Menghentikan dagelan politik bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan tindakan korektif untuk mengembalikan demokrasi pada khittah dan martabatnya yang hakiki: sebuah sistem tata kelola negara yang berorientasi pada kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, serta kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Ketegasan menertibkan panggung politik adalah ujian sejati bagi Prabowo-Gibran untuk membuktikan bahwa pemerintahan ini berdiri di atas pijakan negarawan, bukan sekadar sutradara teater kekuasaan.”
Desakan NIC tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap arah komunikasi dan tata kelola pemerintahan. Sejumlah tudingan dalam pernyataan Kelrey masih perlu dikonfirmasi secara independen, termasuk dugaan pengalihan isu dan keterkaitan kegiatan di Bundaran HI dengan kepentingan politik tertentu.
Hingga naskah ini disusun, keterangan pers yang menjadi dasar pemberitaan ini belum memuat tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan maupun Wakil Presiden terkait kritik yang disampaikan Kelrey. Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
