PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di tengah riuhnya persoalan yang terus membelit para mitra ojek online, Aliansi Taktis Laskar MALARI Progati memilih membawa persoalan tersebut ke meja pemerintah. Mereka resmi menyerahkan draft naskah akademis Perppu tentang Pengaturan dan Perlindungan Hukum Mitra Ojek Online Roda Dua pada Kamis, 18 Juni 2026.
Bukan sekadar surat permintaan, dokumen itu disebut sebagai upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang selama ini dirasakan para pengemudi ojol. Mulai dari status profesi yang belum memiliki kepastian, persoalan tarif, hingga perlindungan hukum bagi mereka yang menggantungkan hidup dari roda dua dan aplikasi.
Draft tersebut diserahkan kepada tiga lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.
Juru Bicara Laskar MALARI Progati, Dany Stefanus, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk perjuangan konstitusional agar mitra pengemudi ojek online memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, selama ini para mitra ojol berada dalam ruang abu-abu. Mereka bekerja sebagai bagian penting dari ekosistem transportasi digital, tetapi perlindungan aturan yang mengatur posisi mereka masih menjadi persoalan.
“Dokumen ini berisi solusi konkret atas kekosongan hukum, pengakuan profesi, kekacauan tarif, dan hal krusial lain yang merugikan jutaan mitra ojek online roda dua,” ujar Dany Stefanus.
Laskar MALARI Progati menyebut draft tersebut telah disusun dengan berbagai poin yang dianggap mampu menjawab persoalan mendasar para mitra pengemudi. Mereka kemudian meminta pemerintah tidak berlama-lama memberikan respons.
Batas waktu yang diberikan adalah tiga minggu.
Dany menyebut tenggat tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, dokumen yang diserahkan sudah lengkap sehingga pemerintah dinilai memiliki cukup waktu untuk melakukan kajian dan mengambil langkah.
“Kami memberikan tenggang waktu 3 minggu untuk pemerintah merespons dan memproses draf tersebut. Waktu ini cukup untuk kajian cepat karena dokumen sudah lengkap. Kami hanya menuntut keadilan,” kata Dany.
Laskar MALARI Progati juga mengajak para mitra pengemudi ojek online untuk ikut mengawal perjalanan draft tersebut. Sebab, menurut mereka, perjuangan ini bukan hanya soal satu kelompok, melainkan menyangkut banyak pekerja yang setiap hari berada di jalanan.
“Menurut kami jangka waktu tersebut di atas merupakan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memberikan tindak lanjut yang nyata dan terukur. Kami mengajak seluruh rekan-rekan untuk bersama-sama mengawal proses ini hingga ada kepastian,” ujar Dany.
Namun, jika tidak ada respons yang dianggap serius dari pemerintah, Laskar MALARI Progati memastikan rencana Aksi 277 pada Senin, 27 Juli 2026 tetap berjalan.
Dany menegaskan gerakan tersebut tidak membawa kepentingan satu aplikasi atau platform tertentu. Fokusnya adalah perlindungan bagi seluruh mitra pengemudi ojek online.
“Naskah ini disusun untuk kepentingan seluruh rekan-rekan yang menjalankan profesi sebagai mitra pengemudi ojek online tanpa memandang platform maupun afiliasi,” tegasnya.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah draft Perppu ini menjadi pintu masuk lahirnya aturan baru untuk para driver ojol, atau justru menjadi awal dari gerakan yang lebih besar, masih menunggu jawaban dalam tiga minggu ke depan.
