PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Indonesia selama ini dikenal lantang menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah juga tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Namun, ada satu kenyataan yang membuat sikap politik itu menarik untuk dipertanyakan: perdagangan minyak sawit Indonesia ternyata tetap berlangsung ke Israel.
Laporan yang mengutip data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa ribuan ton produk minyak sawit asal Indonesia dikirim ke Israel setiap tahun. Aktivitas perdagangan itu bahkan masih berjalan ketika serangan Israel di Gaza berlangsung dan memicu kecaman internasional.
Mengutip Middle East Monitor, Kamis (29/10/2026), Indonesia mengekspor sekitar 29.600 ton produk minyak sawit ke Israel sepanjang 2023. Jumlahnya kemudian tercatat sekitar 22.400 ton pada 2024 dan 19.500 ton pada 2025.
Arus perdagangan tersebut belum berhenti pada 2026. Dalam periode Januari hingga Agustus, sekitar 10.400 ton produk sawit kembali dikirim ke Israel. Pada periode yang sama, Indonesia juga memasok hampir 4.900 ton produk kelapa.
Jika digabungkan, nilai perdagangan kedua komoditas tersebut selama delapan bulan mencapai sekitar US$20,8 juta.
Angka-angka ini menghadirkan ironi tersendiri. Di satu sisi, Indonesia konsisten menyampaikan dukungan terhadap Palestina. Di sisi lain, produk perkebunan unggulan nasional masih ditemukan dalam catatan perdagangan dengan Israel.
Indonesia Jadi Pemasok Utama Minyak Sawit Israel
Hubungan perdagangan tersebut ternyata bukan transaksi dalam jumlah yang sepenuhnya bisa diabaikan.
Dua ekonom dari Universitas Widyatama, Bandung, menemukan bahwa Indonesia rata-rata menyumbang sekitar 71 persen pasokan minyak sawit mentah yang dibeli Israel dari negara lain selama periode 2020-2025.
Temuan tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang cukup dominan dalam rantai pasokan minyak sawit Israel.
“Laporan lain menyebutkan bahwa pada beberapa tahun pangsa tersebut mencapai 88 persen. Produk-produk tersebut meliputi olein sawit, minyak inti sawit, dan gliserin. Beberapa pengiriman mungkin melalui Singapura atau Hong Kong terlebih dahulu,” bunyi laporan itu.
Artinya, produk yang diperdagangkan tidak terbatas pada minyak sawit mentah. Berbagai turunannya juga masuk dalam rantai perdagangan tersebut.
Memang, volume ekspor Indonesia ke Israel mengalami penurunan sejak 2023. Namun, penurunan angka perdagangan tidak berarti hubungan komoditas tersebut telah berakhir.
Selama pengiriman masih berlangsung, pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan perdagangan dan sikap politik Indonesia terhadap Palestina tetap relevan.
Tak Ada Hubungan Diplomatik, tetapi Hubungan Dagang Berjalan
Minyak sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia di pasar internasional. Produk ini digunakan dalam berbagai kebutuhan industri, mulai dari minyak goreng, sabun, makanan ringan, hingga bahan baku beragam produk konsumsi.
Karena itu, perdagangan sawit memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia, baik untuk industri pengolahan maupun sektor perkebunan.
Namun, ada kontradiksi yang sulit diabaikan ketika komoditas tersebut tetap mengalir ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia.
Selama ini, posisi Indonesia terhadap Israel cukup tegas. Pemerintah tidak mengakui Israel selama hak-hak rakyat Palestina belum terpenuhi dan kemerdekaan Palestina belum terwujud.
Sikap tersebut juga memiliki landasan historis dan konstitusional.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Presiden Indonesia pun berulang kali mengutip semangat tersebut ketika menyampaikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Namun, laporan perdagangan yang diungkapkan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pernyataan politik dan praktik ekonomi.
“Namun, perdagangan Indonesia dengan Israel tidak sesuai dengan pernyataan tersebut,” ungkap laporan itu.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Yang lebih menarik adalah bagaimana hubungan perdagangan tetap berjalan melalui mekanisme ekspor yang secara administratif memperlakukan Israel seperti pasar internasional lainnya.
Nama Perusahaan Sawit Besar Ikut Menjadi Perhatian
Pembahasan mengenai perdagangan minyak sawit ke Israel turut menyeret perhatian terhadap sejumlah kelompok usaha besar di industri sawit Indonesia.
Unggahan di media sosial menyebut beberapa nama perusahaan, antara lain Wilmar, Sinar Mas melalui SMART, Musim Mas, serta Royal Golden Eagle melalui Apical dan Asian Agri.
Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pemain besar dalam industri minyak sawit dan memiliki aktivitas perdagangan internasional.
Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: penyebutan nama grup perusahaan dalam unggahan media sosial tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengiriman langsung ke Israel.
Laporan yang menjadi rujukan menyebut belum terdapat dokumen pengiriman yang dapat memastikan perusahaan mana yang secara spesifik menjual produk sawit ke negara tersebut.
Dengan demikian, keterlibatan masing-masing perusahaan masih membutuhkan penelusuran dokumen ekspor, data kepabeanan, dan bukti transaksi yang dapat diverifikasi.
Pembedaan ini penting agar pembahasan mengenai perdagangan sawit tidak berubah menjadi tuduhan terhadap perusahaan tertentu tanpa bukti yang memadai.
Israel Hanya Membeli Sebagian Kecil Ekspor Sawit Indonesia
Lalu, apakah menghentikan perdagangan minyak sawit dengan Israel akan merugikan Indonesia, terutama para petani?
Kekhawatiran mengenai dampak ekonomi memang kerap muncul ketika wacana pembatasan perdagangan dengan suatu negara dibicarakan. Industri sawit melibatkan banyak pihak, mulai dari petani perkebunan rakyat hingga perusahaan pengolahan dan eksportir.
Namun, penelitian ekonom Universitas Widyatama memberikan gambaran berbeda mengenai besarnya pasar Israel bagi Indonesia.
Studi tersebut menemukan bahwa pembelian minyak sawit mentah oleh Israel hanya mencakup kurang dari 0,12 persen dari total ekspor minyak sawit mentah Indonesia ke pasar internasional.
Angka itu menunjukkan bahwa Israel bukan pasar utama bagi keseluruhan ekspor sawit nasional.
Data BPS pada 2023 juga menunjukkan bahwa kontribusi Israel hanya sekitar 0,07 persen dari total ekspor Indonesia.
Dengan porsi perdagangan sekecil itu, penghentian ekspor ke Israel diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan industri sawit nasional maupun pendapatan petani secara agregat.
Tentu saja, dampak pada pelaku usaha tertentu tetap perlu dihitung. Namun, data tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan ekspor nasional terhadap pasar Israel relatif sangat kecil.
Indonesia Punya Posisi Tawar, tetapi Belum Dimanfaatkan?
Ada sisi lain yang justru menarik dari temuan para ekonom tersebut.
Jika bagi Indonesia Israel hanya merupakan pasar kecil, situasinya berbeda dari sudut pandang Israel. Indonesia disebut menjadi pemasok minyak sawit terbesar bagi negara tersebut.
Posisi ini sebenarnya memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan perdagangan yang lebih selaras dengan sikap politik luar negerinya.
Dengan kontribusi pasokan yang besar, Indonesia memiliki posisi tawar dalam hubungan perdagangan komoditas tersebut.
Namun, laporan itu menilai keunggulan posisi pasokan tersebut belum dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan terhadap Israel.
Temuan lainnya berkaitan dengan regulasi ekspor Indonesia. Para peneliti menemukan bahwa aturan perdagangan nasional memperlakukan Israel sebagaimana negara tujuan ekspor lainnya.
Perlakuan itu mencakup ketentuan pajak ekspor, pungutan, hingga kebijakan pembatasan ekspor sementara yang pernah diberlakukan pada 2022.
Dengan kata lain, tidak terdapat perlakuan perdagangan khusus terhadap Israel sebagaimana yang mungkin dibayangkan publik ketika mendengar Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Di sinilah persoalan kebijakan menjadi menarik untuk dibicarakan.
Sikap diplomatik Indonesia menyatakan penolakan terhadap pendudukan Israel atas Palestina. Namun, dalam urusan perdagangan, produk sawit Indonesia masih dapat masuk ke pasar Israel melalui mekanisme ekspor yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya soal berapa ton minyak sawit yang dikirim ke Israel atau berapa juta dolar nilai transaksinya.
Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan apakah sikap politik Indonesia terhadap Palestina juga tercermin dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan internasionalnya.
Sebab, dukungan terhadap Palestina tidak hanya menjadi persoalan pernyataan diplomatik. Konsistensi kebijakan negara juga menjadi bagian penting dari sikap tersebut.
