PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya kembali mencuat. Kali ini, permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, yang menilai momentum Hari Pahlawan pada 10 November seharusnya menjadi kesempatan bagi Gibran untuk mengambil keputusan politik.
Rahmat yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Rahmat, keputusan untuk mundur dari jabatan wakil presiden justru dapat menjadi bentuk keteladanan bagi generasi muda Indonesia.
Ia menilai Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk menunjukkan sikap kenegarawanan melalui keputusan yang dianggap berpihak pada kepentingan bangsa.
“Kalau kami berpendapat ya, ini seharusnya selaku anak bangsa, dan apalagi besok 10 November adalah Hari Pahlawan, ini momentum sebenarnya bagi Gibran untuk menjadi pahlawan untuk anak-anak muda ini dengan cara mundur dari jabatan wakil presiden,” ujarnya.
Putusan MA dan MK Jadi Dasar Desakan terhadap Gibran
Desakan Rahmat Saleh tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan ijazah luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan tersebut. Meski demikian, MK tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Perbedaan aspek hukum dalam kedua putusan tersebut menjadi bagian dari polemik yang terus diperbincangkan.
Bagi Rahmat Saleh, persoalan tersebut menjadi alasan untuk kembali mendorong Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Desakan itu kini menambah dinamika perdebatan politik nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November. Namun, keputusan mengenai kelanjutan jabatan wakil presiden tetap menjadi kewenangan Gibran sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
