PRABA INSIGHT- Kalau mendengar kata Bea Cukai, kebanyakan orang langsung kebayang petugas yang ngecek koper di bandara. Kadang agak menyebalkan, kadang bikin deg-degan, apalagi kalau ada oleh-oleh yang jumlahnya kebanyakan. Tapi menurut R. Haidar Alwi—pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute lembaga ini punya peran yang jauh lebih besar ketimbang sekadar urusan titipan teman dari luar negeri.
“Bea Cukai itu pintu gerbang ekonomi negara. Kalau pintu ini bocor, penerimaan negara bisa jeblok, dan mafia perdagangan bakal pesta pora,” kata Haidar.
Benteng fiskal yang sering diremehkan
Data Kemenkeu tahun 2024 mencatat penerimaan Bea dan Cukai tembus lebih dari Rp300 triliun, alias seperlima dari total pendapatan negara. Angka ini bikin posisinya strategis banget, apalagi di era Presiden Prabowo Subianto, Bea Cukai punya dua mandat sekaligus: mengamankan penerimaan dan menutup rapat-rapat jalur penyelundupan.
Masalahnya, publik sering cuma kenal Bea Cukai dari sisi “ribetnya” pemeriksaan di bandara. Padahal, kerja mereka menyangkut hal-hal krusial seperti melindungi sumber daya alam strategis, menjaga arus perdagangan, sampai memastikan duit hasil bea masuk benar-benar mampir ke kas negara.
Gebrakan ala Djaka Budhi Utama
Sejak dilantik, Djaka Budhi Utama orang nomor satu baru di Bea Cukai langsung tancap gas. Satgas Nasional Rokok Ilegal dibentuk, lalu lewat Operasi Gurita mereka berhasil mengamankan 182 juta batang rokok tanpa pita cukai.
Tak berhenti di situ. Kerja bareng dengan TNI AL berhasil membongkar penyelundupan 51,2 juta batang rokok ilegal di Perairan Riau. Lalu ada Operasi Laut Terpadu Semester I/2025: 43 kapal patroli dan 816 personel diturunkan, hasilnya? Penyelundupan 714 ton beras, 19,8 ton gula, dan hampir 50 ton pasir timah berhasil digagalkan.
Puncaknya, Juli 2025, Bea Cukai bareng BNN dan TNI AL bikin sejarah dengan menyita dua ton sabu dari MV Sea Dragon Tarawa kasus narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia.
Menurut Haidar, semua itu bukan sekadar operasi insidental. “Ini bukti Bea Cukai sedang mengokohkan diri sebagai benteng kedaulatan ekonomi bangsa,” tegasnya.
Apresiasi, tapi juga catatan merah
Meski gebrakannya banyak, perjalanan Bea Cukai tetap nggak mulus. Publik sempat ramai membahas pergantian pejabat sipil dengan perwira TNI ada yang mendukung karena disiplin, ada juga yang curiga ini “militerisasi” birokrasi sipil.
Isu lain adalah dugaan permintaan dana operasional yang besar. Meski sudah dibantah, opini publik tetap terbelah. Belum lagi soal koordinasi dengan Kemenkeu yang disebut masih belum seratus persen mulus.
“Kritik itu biasa. Yang penting dijawab dengan kerja nyata dan transparansi. Kalau pakai data dan fakta, kepercayaan publik bakal datang sendiri,” ujar Haidar.
Tiga PR besar Bea Cukai
Buat Haidar, ada tiga langkah utama biar Bea Cukai makin kokoh:
- Hasil penindakan harus jelas arahnya. Apakah jadi penerimaan negara atau barang sitaan, semuanya harus transparan.
- Laporan terbuka ke publik. Supaya orang bisa menilai kinerja tanpa prasangka.
- Integritas pegawai. Karena tanpa integritas, sehebat apa pun operasi cuma jadi angka di kertas.
Selain itu, edukasi publik juga penting. Kampanye rokok ilegal jangan cuma ke pabrikan, tapi juga ke konsumen. Begitu juga pengawasan sumber daya alam: harus dikomunikasikan sebagai bagian dari melindungi kekayaan bangsa, bukan sekadar operasi penertiban.
Momentum yang jangan disia-siakan
Mandat Presiden soal menutup “pelabuhan gelap” adalah ujian besar. Kalau konsisten dijalankan, Bea Cukai bukan hanya jadi mesin penerimaan negara, tapi juga simbol kepercayaan rakyat.
“Apresiasi pada Bea Cukai jangan berhenti di pujian. Ini momentum untuk reformasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Yang dipertaruhkan bukan cuma angka triliunan, tapi martabat Indonesia,” tutup Haidar. (Van)
