PRABAINSIGHT.COM – Nasib menjadi penguasa yang lurus di negeri ini memang berat. Alih-alih dipuji, langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencoba mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa, justru bikin konstelasi politik dan ekonomi nasional mendadak terasa diobrak-abrik.
Penyebabnya sepele tapi sensitif: kebijakan baru pemerintah pelan-pelan mulai menginjak kaki para oligarki lokal dan elite global, yang selama ini nyaman tidur di atas pundi-pundi keuntungan sepihak.
Isu panas ini memicu perhatian serius dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH). Menurut mereka, serangan balik dari para kelompok mapan tersebut, kini mewujud dalam berbagai bentuk tekanan ekonomi dan infiltrasi narasi.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, mengendus adanya kepanikan massal di kubu penikmat keuntungan haram. Hal ini terjadi sejak pemerintah memperketat aturan main, demi menegakkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 lewat empat program utama: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” tutur Razak saat memberikan pandangannya, Sabtu (13/6/2026).
Salah satu kebijakan yang paling bikin para pemburu rente meradang, adalah urusan ekspor-impor yang kini dikelola satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ini otomatis menyumbat jalur-jalur tikus yang biasa dipakai buat mencurangi pajak negara.
“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung, selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” cetus Razak.
Tak cuma diserang dari dalam lewat lingkaran mafia, rupiah yang belakangan loyo juga dicurigai bukan sekadar efek inflasi atau perang di luar negeri.
Razak melihat ada skenario terstruktur dari elite global yang bermarkas di Singapura, untuk menggoyang stabilitas ekonomi nasional. Mereka gerah karena Indonesia kali ini ogah tunduk dan memilih menolak proposal utang baru dari IMF demi bisa mandiri.
“Kita ingin menjadi bangsa mandiri tidak mau berutang terus karena kita telah menolak pinjaman atau utang dari IMF. Makanya begini,” jelasnya.
Melihat kondisi Indonesia yang dikepung dari dua arah (tekanan ekonomi luar negeri dan upaya pecah belah dari dalam), Razak mengimbau anak muda agar tidak buru-buru turun ke jalan tanpa memahami duduk perkara.
Ketimbang sibuk menuntut Reformasi Jilid II, ia merasa yang lebih mendesak saat ini adalah mereformasi isi kepala masyarakat agar tidak gampang disetir oleh informasi hoaks.
“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Menyampaikan aspirasi memang hak yang dijamin konstitusi, tetapi caranya harus tetap bertanggung jawab dan beradab,” pungkasnya.
Di akhir pesannya, Razak mewanti-wanti seluruh pengurus wilayah hingga komisariat HIMMAH di seantero Indonesia, agar tidak ikut-ikutan larut dalam narasi kebencian buta terhadap pemerintah.
Ia menyarankan, kalau memang punya kritik atau alternatif solusi yang lebih paten, sampaikanlah lewat cara-cara yang elegan dan berkelas, seperti diskusi ilmiah atau dialog publik, bukan lewat aksi anarkis yang ujung-ujungnya cuma merugikan rakyat kecil.
