PRABA INSIGHT – Jakarta – Minggu sore (14/9/2025), Aula Asrama Mahasiswa Sunan Giri di Jakarta mendadak ramai. Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Mengukuhkan Ruang Demokrasi & Supremasi Sipil.” Dua pembicara hadir: Ketua PP KAMMI, M. Amri Akbar, dan akademisi Dr. Abd. Rahmatullah.
Dari awal, suasana diskusi terasa hidup. Mahasiswa dan pemuda memenuhi ruangan, saling berebut mic, seolah takut melewatkan kesempatan jadi bagian sejarah kecil ini. Ketua PW KAMMI Jakarta Raya, Andre, mengingatkan bahwa ruang intelektual semacam ini tidak boleh padam.
“Kita harus belajar banyak dari peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, khususnya aksi Agustus. Dari sana kita melihat betapa pentingnya mahasiswa dan pemuda terus meng-upgrade diri, menambah wawasan, serta memperkuat pemahaman tentang kondisi kebangsaan kita,” ujar Andre.
Sipil Jangan Tergusur
Dr. Abd. Rahmatullah, yang kebagian giliran pertama, langsung menyoroti isu serius: supremasi sipil. Menurutnya, posisi sipil dan militer harus tegas dipisahkan.
“Salah satu batasan mendasar yang harus kita pahami bersama adalah bahwa jabatan publik strategis seharusnya diisi oleh masyarakat sipil. Sementara militer fokus pada fungsi pertahanan negara. Jika fungsi ini dicampuradukkan, misalnya ketika TNI memegang posisi-posisi sipil yang strategis, maka hal itu berpotensi mereduksi peran masyarakat sipil dan melemahkan demokrasi,” tegas Rahmatullah.
Pesannya jelas: sipil jangan sampai jadi tamu di rumahnya sendiri.
Demokrasi di Era Timeline
Sementara itu, M. Amri Akbar bicara soal tantangan lain: digitalisasi. Menurutnya, ruang demokrasi kini banyak bergeser ke dunia digital. Sayangnya, alih-alih memperkuat kualitas demokrasi, ruang digital kadang justru bikin substansi diskusi tercerabut.
“Hari ini demokrasi kita tereduksi oleh sistem digitalisasi. Ruang diskursus bergeser, bahkan sering kali sporadis hingga merongrong esensi demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa dan pemuda harus tetap solid. Organisasi kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) harus mengambil peran penting untuk menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah,” ujar Amri.
Ia menekankan bahwa teknologi tidak bisa dihindari. Namun, digitalisasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi. “Digitalisasi harus kita kelola agar menjadi instrumen penguatan demokrasi. Pemuda, khususnya mahasiswa, harus hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa bangsa ini tetap tegak di atas nilai-nilai demokrasi yang sehat,” tambahnya.
Pernyataan Sikap
Sebagai penutup, PW KAMMI Jakarta Raya menyampaikan dua poin sikap:
- Supremasi sipil harus ditegakkan untuk menjaga ruang demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Pemerintah didesak membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar.
Dialog kebangsaan ini menunjukkan, bagi KAMMI, mahasiswa bukan sekadar “penonton tribun” politik nasional. Mereka merasa perlu ikut bicara, bahkan mengambil sikap, di tengah hiruk-pikuk demokrasi yang kian kompleks. (Van)
