Menu

Mode Gelap
Jokowi Turun Gunung demi PSI. Lampung Jadi Etape Pertama, Mesin Politik Sedang Dipanaskan Kepercayaan Publik ke Polri Naik, Sandri Rumanama Bilang Perubahan Itu Nyata 82,4 Persen Publik Masih Percaya Polri. Barangkali, Ini Memang Bukan Cuma Soal Angka Telepon dari Gerbong Wanita Bekasi Timur Dari Gedung KPK ke Kementerian Koperasi, Mahasiswa Memburu Jawaban atas Anggaran Rp59 Triliun Ramai Program MBG, Pelajar Sumsel Justru Soroti Hal yang Jarang Dibahas

News

“Kebebasan Pers vs Candaan Pejabat: Kepala Babi, Bangkai Tikus, dan Blunder Hasan Hasbi”

badge-check


					foto Ilustrasi (Ai) Perbesar

foto Ilustrasi (Ai)

PRABA INSIGHT- Di sebuah ruangan kantor berita, seorang jurnalis duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan dahi berkerut. Beberapa hari terakhir, dunia pers Indonesia bergejolak. Ancaman nyata datang dalam bentuk kepala babi yang dikirim ke redaksi Tempo, sebuah pesan gelap bagi mereka yang berani bersuara.

Namun, bukan hanya teror itu yang membuat publik geram. Pernyataan Hasan Hasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, justru menambah luka. Dengan nada santai, ia berkata, “Dimasak saja.” Sebuah kalimat pendek yang langsung menyulut amarah banyak pihak.

Salah satu yang paling vokal mengecamnya adalah Yohanes Bidaya, Sekretaris Jenderal PBHI Jakarta. Baginya, komentar Hasan bukan hanya tidak etis, tetapi juga bentuk kekerasan verbal yang membahayakan kebebasan pers.

“Seorang pejabat publik harusnya melindungi, bukan menyepelekan teror. Ucapan ini mencerminkan wajah pemerintahan yang seolah membiarkan kekerasan terhadap jurnalis terjadi,” kata Yohanes dengan suara tegas pada 23 Maret 2025.

Menurutnya, kata-kata memiliki kekuatan. Ketika seorang pejabat berbicara sembarangan, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Apalagi, kasus ini bukan pertama kali terjadi. Baru-baru ini, seorang jurnalis lain menerima bangkai tikus sebagai ancaman.

“Ironisnya, bukannya memberi perlindungan, negara malah memberi kesan bahwa teror seperti ini bukan masalah besar. Jika dibiarkan, kebebasan pers bisa terkikis perlahan,” tambahnya.

PBHI Jakarta pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Hasan Hasbi dari jabatannya. Yohanes menilai, seorang pejabat yang tak bisa menjaga ucapannya tidak pantas berada di lingkaran kekuasaan.

Ia pun mengingatkan kasus Gus Miftah, yang dengan berani meminta maaf dan mundur setelah komentarnya soal pedagang es teh viral.

“Pejabat harus lebih bijak dalam berbicara. Jangan jadikan ancaman sebagai bahan bercanda. Mulutmu adalah harimaumu,” pungkasnya.

Di luar sana, malam semakin larut. Tapi percakapan soal Hasan Hasbi belum mereda. Kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan kini menjadi bara api, membakar opini publik, dan menguji sejauh mana negara benar-benar berpihak pada kebebasan pers.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Jokowi Turun Gunung demi PSI. Lampung Jadi Etape Pertama, Mesin Politik Sedang Dipanaskan

26 Juni 2026 - 18:35

82,4 Persen Publik Masih Percaya Polri. Barangkali, Ini Memang Bukan Cuma Soal Angka

26 Juni 2026 - 14:28

Dari Gedung KPK ke Kementerian Koperasi, Mahasiswa Memburu Jawaban atas Anggaran Rp59 Triliun

25 Juni 2026 - 19:13

Ramai Program MBG, Pelajar Sumsel Justru Soroti Hal yang Jarang Dibahas

23 Juni 2026 - 21:03

Waduh! Pasien Puskesmas Rawa Tembaga Diduga Terima Obat Kedaluwarsa, Dinkes Kota Bekasi Turun Tangan!

23 Juni 2026 - 12:16

Trending di News