PRABAINSIGHT.COM, BEKASI – Mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di negeri ini memang kerap kali menguji kesabaran. Namun, urusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) ternyata bukan cuma soal birokrasi yang berbelit, melainkan juga tentang bagaimana sebagian warga memanfaatkannya untuk celah yang agak melipir dari hukum alias penipuan.
Persoalan data kependudukan yang karut-marut dan rawan disalahgunakan ini mencuat dalam agenda jaring aspirasi (reses) yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat (10/7/2026). Di sana, Rizki menemukan fakta bahwa data milik sejumlah warga ternyata tidak pernah diperbarui selama dua periode berturut-turut.
“Pihak kelurahan sebenarnya rutin meminta pembaruan data dari masyarakat, namun di lapangan memang masih ada hambatan. Misalnya, keterlambatan pelaporan surat keterangan kematian atau pengurusan akta kelahiran anak yang menunda pencatatan,” ujar Rizki saat ditemui usai acara.
Bagi sebagian orang, membiarkan data adminduk usang mungkin dianggap sepele. Padahal, validitas dokumen seperti akta kematian sangat krusial. Rizki membeberkan, jika pengawasannya longgar, celah administrasi ini kerap dimanfaatkan oknum nakal untuk memalsukan status demi keuntungan sepihak.
“Kita harus antisipasi bersama, sebab pernah ada kasus di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia, padahal masih hidup untuk tujuan tertentu, seperti klaim asuransi. Persoalan ini kompleks dan bukan semata-mata kelalaian dari pihak kelurahan saja,” kata politisi PKB tersebut menambahkan.
Nasi sudah jadi bubur, data telanjur berantakan. Namun, alih-alih saling tunjuk hidung siapa yang salah, Rizki menawarkan jalan keluar yang lebih membumi. Menurutnya, solusinya bukan sekadar membenahi sistem komputer di dinas, melainkan menyentuh langsung kesadaran kolektif warga di level paling bawah.
“Solusi utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kolektif. Kita perlu melakukan edukasi yang menyentuh seluruh lapisan, dan ke depan Disdukcapil akan menggandeng petugas Pamor untuk membantu pemutakhiran data langsung di lapangan,” tutur Rizki memungkasi penjelasannya.
Pada akhirnya, urusan satu data kependudukan yang akurat di Bekasi Utara bukan cuma beban kelurahan. Kerja sama aktif antara warga yang rajin lapor dan petugas yang jemput bola, adalah kunci utama agar program pelayanan publik tidak tersendat oleh dokumen yang “gaib.”
