PRABAINSIGHT.COM – KALTIM – Di Kalimantan Timur, sebuah mobil bisa lebih sering dibicarakan ketimbang jalan rusak. Kali ini bukan mobil sembarangan, melainkan kendaraan dinas baru Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dengan banderol Rp 8,5 miliar. Jenisnya SUV mewah. Angkanya cukup untuk bikin alis publik terangkat, terutama ketika mobil itu ternyata sedang parkir manis di Jakarta.
Sementara di Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur lainnya, Rudy Mas’ud mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Artinya, mobil Rp 8,5 miliar itu belum mondar-mandir di Benua Etam, tapi sudah lebih dulu beradaptasi dengan hiruk-pikuk ibu kota.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan, penempatan kendaraan dinas tersebut di Jakarta bukan tanpa alasan. Mobil itu disiapkan untuk mendukung mobilitas Gubernur dalam agenda koordinasi dengan pemerintah pusat serta kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Logikanya, kalau pusat pemerintahan pindah, ya kendaraan juga harus siap di sekitar sana.
Soal spesifikasi, Pemprov menekankan bahwa ini bukan sekadar soal gengsi. Mesin 3.000 cc dengan teknologi hybrid dianggap relevan untuk kondisi geografis Kalimantan Timur yang tak selalu ramah bagi kendaraan biasa. Medan panjang, jalan menantang, dan visi kendaraan ramah lingkungan di kawasan IKN disebut sebagai pertimbangan utama.
Namun publik tentu tak berhenti di spesifikasi teknis. Angka Rp 8,5 miliar tetap jadi magnet polemik. Menanggapi kritik tersebut, Rudy Mas’ud memilih pendekatan filosofis tentang harga, mutu, dan citra daerah.
“Ada rupa ada harga, ada mutu ada kualitas. Ini bukan soal kemewahan semata, tapi efektivitas kerja dan menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur di mata nasional maupun global.”
Pernyataan itu menempatkan mobil dinas bukan sekadar alat transportasi, tapi juga simbol. Simbol efektivitas kerja, sekaligus representasi Kalimantan Timur sebagai mitra strategis ibu kota negara yang baru. Dalam logika ini, kendaraan pimpinan daerah bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal bagaimana daerah itu “tampil”.
Di tengah sorotan publik soal efisiensi anggaran dan kepekaan sosial, polemik mobil dinas ini memperlihatkan satu hal: perdebatan tentang fasilitas pejabat selalu lebih dari sekadar barang. Ia menyentuh rasa keadilan, persepsi publik, dan tafsir tentang apa yang layak disebut kebutuhan.
Mobilnya mungkin masih di Jakarta. Tapi diskusinya sudah telanjur melaju ke mana-mana. Dan seperti biasa, yang paling cepat panas bukan mesinnya melainkan opini publik.
Editor : Irfan Ardhiyanto
