PRABA INSIGHT – Kalau belakangan Anda merasa politik nasional makin panas kayak gorengan di minyak jelantah, ternyata bukan cuma Anda yang resah. Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) juga ikut angkat suara.
Menurut mereka, eskalasi politik sekarang ini bukan cuma bikin timeline medsos ramai, tapi juga bisa mengancam persatuan bangsa.
“Kami prihatin dengan kondisi bangsa. Persatuan, demokrasi, dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” kata Ketua Umum DPP KAMSRI, Aldhi Setyawan Pratama, SH, MH, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Soal Haji, KAMSRI Blak-blakan: “Harus Ada Bersih-bersih”
Selain urusan politik, KAMSRI juga mengulik persoalan haji. Aldhi memberi apresiasi pada Presiden Prabowo Subianto yang punya ide bikin Hotel Kampung Haji di Mekkah dan bahkan wacana pembentukan Kementerian Haji.
Tapi apresiasi bukan berarti tanpa catatan. “Bersih-bersih pengelolaan haji harus segera dilakukan. Kami mendukung sistem Haji Fullboard tanpa pungli. Supaya orangtua kita tidak menunggu lama antrean, harus ada penempatan orang berpengalaman di Kementerian Haji,” tegas Aldhi.
Asta Cita: Delapan Agenda Kebangsaan ala KAMSRI
Tak cuma memberi kritik, KAMSRI juga meluncurkan apa yang mereka sebut Asta Cita alias delapan agenda kebangsaan. Kalau dilihat, isinya lumayan berani, bahkan bisa bikin pejabat senewen.
1. Membatasi periodesasi anggota DPR/DPRD maksimal dua periode atau 10 tahun.
2. Mendorong sistem proporsional semi tertutup untuk memperkuat kaderisasi partai.
3. Mengganti anggota legislatif yang sudah menjabat lebih dari dua periode.
4. Mengevaluasi kinerja Polri supaya lebih profesional dan akuntabel.
5. Memberlakukan pajak khusus bagi kalangan superkaya.
6. Menghapus tunjangan berlebihan pejabat negara, termasuk pensiunan DPR/DPRD.
7. Memberantas mafia komoditas nasional.
8. Membersihkan tata kelola haji dengan sistem Haji Fullboard.
Yang paling “nendang” adalah soal dana pensiun DPR. Bagi KAMSRI, pos ini nggak nyambung dengan kondisi bangsa. Kalau tetap dipertahankan, mereka mengaku siap tempuh jalur Judicial Review.
“Perjuangan ini kami lakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, demokrasi yang sehat, serta ibadah haji yang adil dan transparan,” pungkas Aldhi.(Van)
