Menu

Mode Gelap
3 Surpres Meluncur dari Istana ke DPR, Kursi Strategis Mulai Jadi Rebutan? GOR Terpadu Kota Bekasi Rp121 M Diduga Bermasalah, NCW Lapor KPK Ngopi Nggak Harus Serius: MILKLAB Ajak Coffee Lovers Keliling Kafe sambil Joget dan Berburu Hadiah Gusi Berdarah Bisa Berkaitan dengan Penyakit Kronis, dari Diabetes hingga Jantung Rumah Kontrakan Bakal Dipajaki 2027, Pengamat Minta Pemerintah Tak Samakan dengan Properti Komersial Temuan Senjata di YHI-PP Bermula dari Ruangan Terkunci, Kuasa Hukum: Kunci Masih Dipegang IWD

Ekonomi

Utang Negara Tembus Rp7.000 Triliun, BI Bilang: “Santai Aja, Masih Terkendali Kok!”

badge-check

Foto ilustrasi (Ist) Perbesar

Foto ilustrasi (Ist)

PRABA INSIGHT – Kalau kamu ngerasa hidup makin berat, tenang… negara juga sama. Per April 2025, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia resmi tembus angka Rp 7.030 triliun. Iya, triliun. Bukan saldo e-wallet kamu yang cuma 7 ribu.

Angka itu setara dengan US$ 431,5 miliar, naik 6,4 persen dari bulan sebelumnya. Dan kalau dibanding tahun lalu? Naiknya lebih galak lagi: 8,2 persen. Tapi jangan panik dulu. Bank Indonesia (BI) bilang, semua masih aman terkendali. Belum waktunya lempar handuk.

“Utang luar negeri Indonesia pada April 2025 tetap terjaga,” kata Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Senin (16/6/2025).

Pemerintah Ngutang Lagi, Katanya Buat Prioritas

Yang bikin angka utang makin montok ternyata bukan cuma kurs dolar yang lagi melempem, tapi juga karena pemerintah menarik pinjaman baru dan investor asing makin cinta sama SBN kita. Kayak dapat pinjaman karena masih dianggap ‘anak baik’.

Makanya, ULN pemerintah melonjak 10,4 persen (YoY) jadi US$ 208,8 miliar. Naiknya 7,6 persen dibanding bulan Maret.

Tapi BI meyakinkan, utang ini nggak buat gaya-gayaan, melainkan buat belanja penting negara. Kayak:

  • Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3%)
  • Pemerintahan dan jaminan sosial (18,7%)
  • Pendidikan (16,4%)
  • Konstruksi (12%)
  • Transportasi dan pergudangan (8,7%)

“Pemerintah tetap kelola ULN dengan hati-hati dan akuntabel,” tegas Ramdan, biar publik nggak mikir ini kayak pinjol negara.

Untungnya, 99,9 persen utang pemerintah adalah jangka panjang. Jadi masih ada waktu buat mikir: mau dilunasin kapan?

Swasta Juga Ngutang, Tapi Lebih Kalem

Bukan cuma pemerintah, sektor swasta juga punya utang. Tapi kabar baiknya, mereka lebih tahu diri.

Total ULN swasta April 2025 tercatat US$ 194,8 miliar, dan malah turun tipis 0,6 persen secara tahunan. Sebelumnya di Maret bahkan sempat minus 1 persen.

Meski begitu, lembaga keuangan mulai ngegas: tumbuh 2,9 persen setelah sebelumnya sempat kendor.

Empat sektor yang paling hobi ngutang:

  • Industri pengolahan
  • Jasa keuangan dan asuransi
  • Pengadaan listrik dan gas
  • Pertambangan dan penggalian

Semuanya menyumbang 80 persen dari total ULN swasta, dan mayoritas juga utang jangka panjang (76,9 persen).

“ULN swasta tetap didominasi utang jangka panjang,” kata Ramdan, kayak ngasih tahu, “Tenang, ini bukan utang kilat kayak pinjol ilegal.”

Utang kita memang makin gemuk, tapi BI tetap optimis: semua masih on track. Cuma ya gitu… rakyat boleh percaya, asal tetap waspada. Jangan sampai utang dijual atas nama “pembangunan”, tapi rakyat cuma kebagian bayar bunga.

Karena dalam dunia ekonomi modern, utang itu katanya “biasa”. Tapi kalau tiap bulan harus bayar ratusan triliun, kita patut nanya:

“Buat siapa, dan manfaatnya dirasakan siapa?”

 

Penulis : Alma Khairunnisa| Editor : Ivan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Rumah Kontrakan Bakal Dipajaki 2027, Pengamat Minta Pemerintah Tak Samakan dengan Properti Komersial

10 Agustus 2026 - 10:27

Isu Kapolri Diganti Keburu Berlari, Istana Malah Bilang: Surpresnya Saja Belum Ada

7 Agustus 2026 - 18:14

Pasien BPJS Meninggal, Deretan Dokter yang Sempat Mencibir Kini Ramai-Ramai Minta Maaf

7 Agustus 2026 - 17:48

JakOne Mobile Bikin Bank Jakarta Panen Penghargaan, Bukti Transformasi Digital Bukan Sekadar Gimmick

4 Agustus 2026 - 11:11

Pemerintah Resmi Ubah Status Ojol Jadi Pelaku UMKM, Perpres Masuki Tahap Final

21 Juli 2026 - 18:33

Trending di Ekonomi