PRABA INSIGHT – JAKARTA – BUMN itu ibarat kos-kosan gede. Isinya banyak kamar (aset), tapi entah kenapa duit kosan yang masuk ke dompet negara nggak sebanding sama gede-nya bangunan. Bayangin aja: aset BUMN tahun 2024 sudah tembus Rp10.950 triliun, tapi dividen ke APBN cuma Rp85,5 triliun. Alias kurang dari 1 persen. Kecil banget, kayak receh kembalian Indomaret.
Nah, di titik inilah Presiden Prabowo Subianto harus mikir: masa iya punya “raksasa” segede itu, tapi kerjanya masih tidur-tiduran?
Pengamat kebijakan publik, Haidar Alwi, langsung ngegas. Katanya, “BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.”, Kamis (25/09)
Ya, jelas. Kalau cuma ngejar untung, BUMN bisa kalah sama Indomie.
Prabowo udah bikin gebrakan: bikin Danantara, superholding baru yang ngumpulin saham negara di bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, sampai MIND ID. Modal awalnya? Rp1.000 triliun. Targetnya? Biar kayak Temasek di Singapura, tapi versi KW yang—semoga aja—nggak abal-abal.
Kata pemerintah, nilai kelolaan Danantara bisa tembus US$900 miliar. Jadi bukan cuma nimbun saham, tapi juga biar aset BUMN nggak nganggur.
Sementara itu, ada juga INA (Indonesia Investment Authority) yang sejak 2021 sudah jadi jembatan investasi global. Bedanya sama Danantara, kalau INA fokus cari temen co-investment internasional, Danantara sibuk ngurus “anak-anak” BUMN di dalam negeri. Jadi satu jagain rumah, satunya lagi jagain pintu buat tamu asing.
Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.(Foto:PRABA/van)
PLN: Raksasa Listrik yang Masih Nempel ke APBN
Kalau ngomongin BUMN, PLN selalu jadi topik panas. Dengan posisi sebagai “single buyer” alias pembeli tunggal listrik, seharusnya PLN bisa kayak bos besar. Tapi kenyataannya, keuangan PLN masih minum infus subsidi. Tahun 2025 aja, subsidi plus kompensasi tarif listrik dari APBN nyampe Rp87,72 triliun.
Padahal tahun 2024, PLN sudah dapat pendapatan Rp545,4 triliun dengan laba bersih Rp17,76 triliun. Angka yang keliatan oke, tapi kalau subsidi dicabut, bisa langsung megap-megap.
Haidar Alwi punya resep: pertama, renegosiasi kontrak listrik swasta yang kebangetan mahal. Kedua, seriusin energi terbarukan dari PLTS, PLTA, sampai PLTP. Ketiga, ya jangan biarin listrik bocor di jalan gara-gara jaringan kuno.
Tata Kelola: Jangan Sampai Uang Rakyat Hilang
Yang paling bikin kesel sebenarnya urusan tata kelola. Kasus timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan masalah Pertamina Rp193 triliun kayak pameran “kerugian siapa lebih gede”.
Haidar Alwi bilang, “Masalah utama BUMN bukan hanya efisiensi, tapi kepercayaan publik.” Artinya, rakyat perlu yakin duit negara nggak bocor lagi gara-gara proyek siluman.
Solusi ala Haidar: tender terbuka, audit independen buat proyek di atas Rp1 triliun, sistem whistleblowing yang beneran aman, plus laporan kinerja BUMN dipublikasikan biar rakyat bisa ngintip.
Tiga pilar Danantara, PLN, dan tata kelola bersih jadi jalan yang ditawarin Prabowo buat bikin BUMN benar-benar kerja buat rakyat. Kalau ini berhasil, sejarah bisa mencatat Prabowo bukan cuma rajin bangun jalan tol, tapi juga bangun pilar kedaulatan ekonomi.
Penguatan BUMN, menurut para pengamat, juga membutuhkan dukungan dari kalangan intelektual dan lembaga pemikir nasional.
Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.
“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” kata Sandri.
Pesan Haidar Alwi ditutup dengan kalimat yang manis tapi nyelekit:
“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara.”
Kalau kata anak Twitter: mau negara berdaulat atau tetap jadi kos-kosan boncos? (Van)
