PRABAINSIGHT – JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) lagi-lagi bikin ramai. Masalahnya klasik: siapa yang bakal bayar utangnya? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya jawaban tegas: APBN nggak ikut campur.
Menurut Purbaya, tanggung jawab kini berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), alias holding BUMN yang menaungi PT KCIC. Dari dividen BUMN yang mereka kelola, seharusnya utang proyek bisa ditangani sendiri.
“Kan KCIC di bawah Danantara, kan? Mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Sebelumnya, dividen BUMN masuk ke PNBP Kemenkeu, tapi sekarang langsung dikelola Danantara. Jadi wajar kalau APBN tidak ikut menanggung utang Whoosh.
“Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.
Meski begitu, Purbaya bilang dia belum diajak ngobrol langsung soal rencana APBN menanggung utang.
“Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada, saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujarnya.
Dua Skema Utang Whoosh
Di sisi lain, COO Danantara, Dony Oskaria, bilang mereka sudah menyiapkan dua opsi buat menata ulang utang Kereta Cepat.
Opsi pertama: tambahkan modal baru ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias equity injection, biar perusahaan lebih mandiri secara finansial dan bisa menanggung bunga serta kewajiban utang dengan proporsional.
Opsi kedua: serahkan aset infrastruktur KCIC ke pemerintah. Dengan model asset-light, KCIC cuma jadi operator, sementara infrastruktur jadi milik pemerintah. Artinya sebagian tanggung jawab finansial bisa berpindah ke APBN.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” jelas Dony di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).
Di balik semua opsi ini, jelas terlihat ada beberapa perspektif: pemerintah ingin menjaga APBN, sementara Danantara mencari cara supaya proyek tetap jalan dan BUMN tetap mandiri.
Singkatnya, keputusan soal utang Whoosh nanti akan jadi ujian keseimbangan: antara tanggung jawab korporasi BUMN dan peran APBN dalam proyek strategis.(van)
