PRABA INSIGHT- JAKARTA – Mutu pendidikan sering dibicarakan dengan wajah serius, grafik naik-turun, dan jargon kebijakan yang panjang. Tapi ada satu hal yang kerap luput dibahas secara jujur: kesejahteraan guru dan dosen. Padahal, tanpa itu, kualitas pendidikan cuma jadi slogan.
Itu pula yang menjadi benang merah diskusi akademik yang digelar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA). Diskusi ini berlangsung santai tapi serius di DPR singkatan dari Di-bawah Pohon Rindang Kampus B UNINDRA, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Forum bertajuk “Membangun Kesejahteraan Guru dan Dosen sebagai Kunci Pendidikan dan Teruskan Program Pendidikan yang Pernah Berjalan” ini dihadiri dosen, mahasiswa, dan undangan terkait. Total peserta yang hadir mencapai 37 orang cukup untuk diskusi hidup, tanpa perlu teriak-teriak.
Dua pembicara dihadirkan: Dr. Haryanto, S.Pd., S.E., MM, Wakil Dekan FIPPS UNINDRA, dan Randi Azi Baidilah, S.Pd., GR, pengamat pendidikan. Keduanya sepakat pada satu hal mendasar: kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada peran strategis guru dan dosen.
“Guru dan dosen adalah ujung tombak pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter peserta didik,” tegas para pembicara dalam diskusi.
Masalahnya, ujung tombak sering kali dibiarkan tumpul. Dalam forum ini, ditegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik tidak bisa dimaknai sempit sebatas gaji dan tunjangan. Ada aspek lain yang sama pentingnya: kepastian karier, perlindungan kerja, beban administrasi yang masuk akal, hingga dukungan pengembangan profesional berkelanjutan.
Para pembicara menjelaskan, kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis merupakan syarat utama agar pendidikan bisa berjalan bermutu dan berkelanjutan.
“Peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan motivasi kerja, kinerja akademik, dan kualitas proses pembelajaran,” demikian penekanan dalam forum.
Diskusi juga menyinggung soal keberlanjutan program pendidikan yang sudah terbukti memberi dampak positif. Salah satunya Program Kampus Merdeka, yang dinilai perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang konsisten dan evaluasi akademik yang matang.
Peserta forum sepakat, program pendidikan tidak boleh putus di tengah jalan hanya karena ganti kebijakan atau ganti pejabat. Guru dan dosen harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Sebagai rekomendasi akhir, forum akademik KBM UNINDRA mendorong institusi pendidikan untuk tidak sekadar jadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan kebutuhan riil tenaga pendidik.
Forum ini juga mengusulkan pembentukan tim kajian khusus untuk merumuskan skema peningkatan kesejahteraan secara lebih detail, sekaligus menyusun roadmap evaluasi dan pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan.
Diskusi KBM UNINDRA diharapkan menjadi sumbangan pemikiran akademik bahwa bicara mutu pendidikan tanpa kesejahteraan guru dan dosen, sama saja membangun rumah megah di atas fondasi rapuh. (Van)
