PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA — Di tengah banyaknya proyek yang selalu dibungkus jargon “demi rakyat”, mahasiswa kembali datang membawa pertanyaan klasik yang sering bikin pejabat tak nyaman: uangnya sebenarnya dipakai buat apa?
Pertanyaan itu yang dibawa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta saat menggelar aksi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5/2026). Mereka menyoroti proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut-sebut punya anggaran jumbo.
Mahasiswa tidak datang membawa proposal, apalagi proposal minta sponsorship acara kampus. Mereka datang dengan tuntutan audit dan transparansi anggaran.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, dalam orasinya mempertanyakan dugaan selisih anggaran proyek yang menurut mereka perlu dibuka ke publik secara terang.
“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 miliar. Ada Rp1,4 miliar yang diduga tidak sesuai peruntukan per desa. Karena itu kami meminta audit total agar semuanya jelas,” ujar Dendy.
Narasi soal “desa sebagai ujung tombak ekonomi nasional” memang terdengar bagus di panggung seminar. Tapi bagi mahasiswa, jargon tanpa transparansi cuma akan terdengar seperti pidato yang terlalu sering diputar saat musim proyek datang.
GMNI Jakarta menilai proyek KDMP sebenarnya punya tujuan yang baik, yakni memperkuat ekonomi desa. Masalahnya, publik juga ingin tahu apakah proyek sebesar itu benar-benar sampai ke rakyat atau justru berhenti di meja-meja birokrasi.
Selain soal anggaran, massa aksi juga menyoroti tata kelola proyek, mulai dari pengadaan material hingga distribusi logistik. Mereka meminta proyek desa dijalankan lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara nyata, bukan sekadar dijadikan objek foto seremonial.
Di sisi lain, mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara profesional. Bagi mereka, transparansi penting supaya program pembangunan desa tidak memunculkan kecurigaan publik.
“Harapan kami sederhana, program yang menggunakan uang rakyat harus bisa diawasi bersama agar manfaatnya benar-benar kembali ke masyarakat desa,” kata Dendy.
