PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau ada program yang menjanjikan anak-anak Indonesia bisa makan siang bergizi tanpa perlu keluar uang, reaksi pertama kebanyakan orang tentu sama: setuju.
Siapa pula yang tega menolak anak sekolah mendapat makanan layak?
Itulah mengapa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal hadir dengan daya tarik yang sulit dibantah. Narasinya sederhana, menyentuh, dan mudah diterima publik. Anak-anak diberi makanan bergizi, kualitas kesehatan meningkat, masa depan bangsa menjadi lebih cerah. Selesai.
Tapi urusan negara memang jarang sesederhana poster kampanye.
Di balik piring makan yang tersaji setiap hari, ada anggaran negara yang harus dihitung, ada sistem distribusi yang harus diawasi, dan ada prioritas pembangunan yang perlu ditimbang dengan kepala dingin. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba diajukan Jhordy Fernando dari PW PII Sumatera Selatan dalam tulisannya yang berjudul Pelajar Bertanya: MBG Maslahat atau Mudharat?
Alih-alih memperdebatkan niat baik program, Jhordy justru mengajak melihat apa yang terjadi setelah program besar itu turun ke lapangan.
Menurutnya, niat baik saja tidak cukup untuk menjamin sebuah kebijakan berhasil. Terlebih ketika program tersebut melibatkan anggaran negara dalam jumlah sangat besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Pada tataran ideal, program ini seolah menjadi manifestasi paling sempurna dari kehendak konstitusi. Niatnya mulia, siapa yang tega menolak program yang menjanjikan piring-piring penuh gizi bagi anak-anak bangsa?” tulisnya.
Masalahnya, kata Jhordy, setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi. Semakin besar program yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang rapi dan pengawasan yang ketat.
Di sinilah diskusi tentang MBG mulai menjadi menarik.
Sebab perdebatan mengenai program ini bukan lagi soal makanan. Bukan pula soal siapa yang pro dan siapa yang kontra. Yang dipertanyakan adalah apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan negara.
Jhordy menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan penggunaan anggaran, terutama ketika pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Di saat yang sama, pelaksanaan MBG yang kini dijalankan melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan sistem pengawasan yang tidak sederhana. Program sebesar ini, menurutnya, harus dibangun di atas fondasi transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Kalau tidak, program yang awalnya dirancang untuk membantu masyarakat justru berisiko menghadapi berbagai persoalan administratif maupun operasional.
Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kaitan MBG dengan upaya penanganan stunting.
Jhordy mengingatkan bahwa berbagai kajian kesehatan menempatkan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase paling penting dalam tumbuh kembang anak. Karena itu, menurutnya, kebijakan pemenuhan gizi harus memastikan kelompok yang paling membutuhkan intervensi tetap menjadi prioritas utama.
Argumen ini tentu tidak serta-merta menyimpulkan MBG tidak bermanfaat. Namun, ia mengajak publik untuk melihat bahwa persoalan gizi nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar menyediakan makan siang di sekolah.
Ada faktor sanitasi, akses air bersih, edukasi keluarga, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga kondisi ekonomi rumah tangga yang saling berkaitan satu sama lain.
Karena itu, Jhordy berpandangan bahwa evaluasi berkala terhadap MBG penting dilakukan. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program yang sudah berjalan dapat terus diperbaiki.
Dalam tulisannya, ia juga mendorong pemerintah untuk tetap memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pembangunan sanitasi, penyediaan akses air bersih, serta layanan kesehatan dasar.
Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan seorang pelajar dari Sumatera Selatan ini sebenarnya sederhana: bagaimana memastikan program besar yang lahir dari niat baik benar-benar menghasilkan dampak baik?
Sebab dalam urusan kebijakan publik, niat memang penting. Tetapi tata kelola, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan sering kali jauh lebih menentukan apakah sebuah program akan dikenang sebagai solusi atau justru menjadi pelajaran.
Dan mungkin, pertanyaan semacam itu memang perlu terus diajukan. Bukan karena kita ingin menggagalkan sebuah program, melainkan karena setiap rupiah uang negara layak dipastikan bekerja seefektif mungkin untuk masa depan yang lebih baik.
