PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Misteri aliran uang dalam pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, belum selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membongkar jalur uang yang dihimpun dari anggota koperasi hingga dugaan penyerahannya kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Perkara ini menjadi perhatian penyidik karena aliran dana yang dikumpulkan dari sejumlah anggota koperasi unit desa (KUD) belum sepenuhnya terang. KPK kini berupaya menyusun kembali rangkaian transaksi tersebut untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan ke mana uang itu berakhir.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik telah memeriksa sejumlah orang pada pekan lalu. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengetahui proses pengumpulan uang dari anggota KUD, pihak yang mengoordinasikannya, hingga bagaimana dana tersebut kemudian diberikan.
Budi menyebut pemberian uang berlangsung pada Mei dan Juni.
“Uang tersebut di antaranya diberikan kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Baik pemberian di bulan Mei ataupun di bulan Juni,” kata Budi kepada wartawan, Senin (17/8/2026).
Ada Dana yang Belum Terpetakan
Salah satu titik yang masih menjadi pekerjaan rumah penyidik adalah keberadaan selisih uang sebesar 2.000 dolar Singapura.
KPK sebelumnya telah mengonfirmasi persoalan uang tersebut kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam keterangannya, Raja Juli disebut telah mengembalikan uang yang sebelumnya diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Namun, pengembalian tersebut belum membuat seluruh aliran dana menjadi terang.
Penyidik masih ingin memastikan siapa pihak yang menguasai atau menerima uang yang belum terpetakan tersebut.
“Penyidik ingin mendalami, selisih uang itu ada di mana. Sampai saat ini masih terus ditelusuri, masih didalami selisih uang 2.000 dolar Singapura itu ada di pihak siapa,” ujarnya.
Bagi KPK, penelusuran tersebut penting untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aliran dana dalam perkara pengurusan pelepasan kawasan HPT di Kuansing.
Ketua DPRD Kuansing Masuk Radar Pemeriksaan
Selain menelusuri uang, penyidik KPK juga mendalami peran Ketua DPRD Kuansing Juprizal.
Nama Juprizal menjadi bagian dari penelusuran karena dia disebut mengetahui proses penghimpunan uang dari anggota KUD sejak tahap awal. Juprizal diketahui tidak hanya menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing, tetapi juga memimpin salah satu KUD di wilayah tersebut.
Dalam konstruksi proses pengumpulan dana yang sedang didalami, Juprizal disebut menjalankan peran sebagai penghubung antara proses pengumpulan uang dan bendahara KUD.
“Saudara JUP ini kemudian ke bendahara KUD dalam rangka pengumpulan uang-uang dari para anggotanya,” kata Budi.
KPK belum menyimpulkan apakah peran Juprizal akan berujung pada perkara baru. Penyidik masih mengembangkan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan sejumlah saksi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan baru, Budi belum memberikan kepastian.
“Nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya.
Raja Juli Bisa Dipanggil Lagi?
Perkembangan penyidikan juga membuka kemungkinan KPK kembali meminta keterangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Namun, KPK belum menentukan jadwal maupun memastikan apakah pemeriksaan terhadap Raja Juli akan dilakukan kembali. Budi mengatakan keputusan pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengembangkan perkara.
“Untuk pemanggilan saksi termasuk Pak Menhut semuanya bergantung pada proses penyidikan, nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa,” kata Budi.
Dengan demikian, fokus KPK saat ini bukan hanya pada siapa yang memberikan dan menerima uang, tetapi juga bagaimana seluruh rangkaian dana tersebut dikumpulkan, disalurkan, serta siapa yang berada di balik setiap tahapannya.
Penelusuran selisih 2.000 dolar Singapura menjadi salah satu bagian penting yang masih dikerjakan penyidik untuk mengurai perkara dugaan aliran uang dalam pengurusan pelepasan kawasan HPT di Kuansing.
