PRABA INSIGHT- Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta, terasa seperti konser akbar dengan bintang tamu tak terduga: Presiden Prabowo Subianto. Bedanya, alih-alih menyanyi, beliau melempar headline bombastis: “Outsourcing bakal dihapus!” Sontak ribuan buruh bersorak, sebagian hampir lupa kalau tadi habis kepanasan dan kejebak macet dari Bekasi.
Tapi seperti sinetron jam prime time, janji itu tak hadir sendirian. Ada catatan kaki kecil: “Penghapusan outsourcing akan dilakukan bertahap, dengan pertimbangan matang, dan tentunya sambil melirik dompet para investor.” Artinya? Ya, buruh disuruh sabar. Lagi.
Prabowo menyebut bakal segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, lembaga yang katanya akan jadi penasihat presiden soal urusan perut dan masa depan para pekerja. Mulai dari gaji, perlindungan kerja, sampai transisi pelan-pelan dari sistem outsourcing ke sistem yang (semoga) lebih manusiawi.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh, saya bentuk dewan ini,” kata Prabowo, dengan gaya khas orator 90-an. Tapi ya, seperti hadiah ulang tahun dari teman lama—kita tunggu dulu, jangan-jangan cuma kartu ucapan.
Dan jangan salah sangka, penghapusan outsourcing bukan semudah nyabut kabel charger. Kata Prabowo, kalau buru-buru, investor bisa kabur. Pabrik bisa tutup. Lalu buruh kerja di mana?
Sebuah logika yang, meski terdengar realistis, tetap bikin gatal di kuping buruh yang bertahun-tahun digaji tipis, kerja lebih, tapi status tetap outsourcing—bahkan sampai cicilan rice cooker lunas.
Sementara itu, di dunia nyata yang penuh PHK, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 18.610 buruh dipecat cuma dalam dua bulan awal 2025. Jawa Tengah menduduki puncak klasemen PHK, dengan angka mengerikan: 10.677 pekerja harus angkat kaki dari pabrik.
Jambi dan Jakarta menyusul dengan ribuan angka PHK. Sementara daerah lain kayak Sumatera Barat dan Sumut, PHK-nya sih sedikit, tapi bukan berarti aman. Bisa jadi datanya belum masuk, atau masih dalam proses diserahkan ke folder tugas akhir para pejabat.
Melihat kondisi itu, Prabowo nggak mau tinggal diam. Ia ngumumin bakal bikin Satgas PHK. Tim khusus yang kerjanya mencegah perusahaan seenaknya buang buruh kayak buang kardus bekas.
“Negara akan turun tangan. Kalau perlu, saya sendiri turun!” kata Prabowo, dengan nada yang bikin suasana Monas kayak lagi nobar final Piala Dunia.
Peringatan Hari Buruh 2025 ini memang beda. Di hadapan 200 ribu massa dari Jabodetabek dan luar kota, Prabowo mencoba mencuri hati buruh. Tapi ya, hati buruh bukan gorengan yang bisa dibeli murah di pinggir jalan. Mereka menanti bukti, bukan sekadar janji.
Jadi, pertanyaannya: Apakah penghapusan outsourcing ini bakal jalan seperti yang dijanjikan? Atau cuma jadi hiasan pidato tahunan—kayak bonus yang diumumkan tapi nggak pernah dicairkan?
Sampai saat itu tiba, buruh Indonesia tetap harus waspada. Karena sejarah membuktikan: dalam dunia ketenagakerjaan, janji manis seringkali datang bersama kontrak kerja yang tipis dan status kerja yang menggantung.
Penulis: Ristanto
