Menu

Mode Gelap
3 Surpres Meluncur dari Istana ke DPR, Kursi Strategis Mulai Jadi Rebutan? GOR Terpadu Kota Bekasi Rp121 M Diduga Bermasalah, NCW Lapor KPK Ngopi Nggak Harus Serius: MILKLAB Ajak Coffee Lovers Keliling Kafe sambil Joget dan Berburu Hadiah Gusi Berdarah Bisa Berkaitan dengan Penyakit Kronis, dari Diabetes hingga Jantung Rumah Kontrakan Bakal Dipajaki 2027, Pengamat Minta Pemerintah Tak Samakan dengan Properti Komersial Temuan Senjata di YHI-PP Bermula dari Ruangan Terkunci, Kuasa Hukum: Kunci Masih Dipegang IWD

News

“Nggak Suka? Pindah Platform Saja.” Ketika Menteri Bicara Seperti Admin Grup WhatsApp

badge-check

Menteri UMKM Maman Abdurahman (foto:Ist) Perbesar

Menteri UMKM Maman Abdurahman (foto:Ist)

PRABA INSIGHT- Kabar gembira untuk para pengemudi ojol: kalau kamu merasa aplikator terlalu serakah memotong penghasilanmu, kamu nggak perlu demo, nggak perlu ngadu ke DPR, apalagi protes ke kementerian. Cukup uninstall, dan pindah ke platform lain.

Setidaknya itulah “solusi” dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang disampaikan dengan wajah penuh percaya diri di konferensi pers, Rabu (21/5/2025).

“Daripada teman-teman ojol sibuk berpolemik, sibuk dengan segala macam perdebatan, saya rasa kita sederhanakan saja. Kalau tidak suka, ya pindah platform saja,” ujarnya.

Sederhana memang. Sesederhana orang kaya yang bilang, “Kalau hidup di Jakarta mahal, ya pindah ke Mars aja.”

Masalahnya, yang dihadapi para driver bukan perkara drama receh ala sinetron. Ini soal hidup.

Soal anak yang butuh susu, cicilan motor yang jalan terus, dan dompet yang isinya tinggal recehan dari pesanan antar es kopi yang belum dibayar tunai.

Ucapan Maman ini langsung memantik kritik dari Sekretaris Jenderal Paguyuban Transportasi Indonesia, Irfan Ardhiyanto.

Menurut Irfan, pernyataan itu bukan hanya tidak solutif, tapi terdengar seperti negara yang bilang, “Itu masalahmu, bukan urusan kami.”

“Pernyataan itu bentuk pengabaian,” kata Irfan. “Menteri seharusnya jadi penengah, bukan malah menyuruh rakyat cari jalan sendiri.”

Kalau begitu, pertanyaannya: fungsi negara ini sebenarnya apa? Melindungi warga atau cuma jadi penonton yang kasih komentar di Medsos?

Irfan menegaskan, selama ini pengemudi ojol hidup dalam bayang-bayang sistem kemitraan semu. Statusnya mitra, tapi tak ada perlindungan. Potongan sepihak, aturan sepihak, bahkan sanksi sepihak.

Padahal, menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang kemitraan, hubungan mitra itu harus adil dan saling menguntungkan. Tapi yang terjadi di lapangan, aplikator makin kaya, driver makin sengsara.

Sayangnya, alih-alih hadir membawa solusi, pernyataan sang menteri justru terdengar seperti admin grup WhatsApp yang kesal dan bilang, “Kalau nggak suka aturan grup ini, silakan left!”

Sungguh, dunia ojol butuh perlindungan, bukan cuma omongan ringan yang bisa viral di TikTok.

Karena saat negara hanya jadi penonton, pengemudi ojol cuma bisa jalan terus, meski arah perjuangannya makin kabur.

 

Penulis : Deny Darmono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Johan

    Beginikah yg disampaikan oleh presiden Prabowo “pemerintahan yg pro rakyat kecil??” ternyata menterinya asbun, tidak punya konsep kerja untuk membela rakyat kecil

Sudah ditampilkan semua
Baca Lainnya

GOR Terpadu Kota Bekasi Rp121 M Diduga Bermasalah, NCW Lapor KPK

10 Agustus 2026 - 14:40

Temuan Senjata di YHI-PP Bermula dari Ruangan Terkunci, Kuasa Hukum: Kunci Masih Dipegang IWD

10 Agustus 2026 - 10:16

Jelang HUT RI ke- 81 Sekjen PATRA Ingatkan Ojol: Jangan Gampang Kepancing, Hormati Bulan Kemerdekaan

8 Agustus 2026 - 14:04

Diduga Provokasi Pedagang Pasar Baru Bekasi, Oknum W Dilaporkan ke Polisi

7 Agustus 2026 - 16:54

Dituduh Pakai Rekening Pribadi, Pengacara MSB Buka Suara Perihal Kasus Perumda Tirta Bhagasasi

5 Agustus 2026 - 17:05

Trending di News