PRABA INSIGHT – JAKARTA – Ketika Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Tim Komite Percepatan Reformasi Polri, publik langsung ramai membicarakan: akankah kali ini benar-benar ada perubahan, atau cuma ganti slogan seperti “Presisi”, “Profesional”, dan entah apalagi nanti namanya?
Di tengah sorotan itu, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama, muncul dengan pandangan yang cukup menohok tapi juga realistis. Menurutnya, reformasi Polri tidak bisa sekadar diukur dari jumlah rapat, logo baru, atau jargon motivasi tiap apel pagi.
“Kalau kita lihat timnya, saya cukup optimis. Orang-orang di dalamnya punya pengalaman, dedikasi, dan kredibilitas yang sudah teruji,” ujar Sandri.
HAI memang dikenal sebagai lembaga independen yang rajin mengamati kinerja Polri, bahkan ketika publik sudah lelah berharap ada perubahan. Tapi, Sandri tak mau hanya fokus pada siapa yang duduk di kursi tim reformasi. Ia justru mengajak publik untuk melihat lebih dalam bukan ke daftar nama, tapi ke budaya di dalam institusi kepolisian itu sendiri.
“Kalau bicara reformasi, yang paling penting itu sisi kultural. Kita harus jujur mengakui masih banyak yang perlu dibenahi, tapi jangan lupa, banyak juga prestasi Polri yang patut dipertahankan,” kata Sandri.
Menurutnya, Polri butuh bukan hanya sistem yang canggih, tapi juga mentalitas yang seirama dari pucuk pimpinan sampai ke petugas di lapangan. Karena, pada akhirnya, citra polisi di mata rakyat bukan ditentukan oleh konferensi pers Kapolri, tapi oleh bagaimana polisi di lapangan memperlakukan warga biasa.
“Makanya saya bilang pembenahan itu dari sisi kultural. Dari atas sampai bawah harus punya budaya kerja yang elegan dan bagus. Soal bentuk konkretnya seperti apa, nanti Tim Komite Reformasi akan mendalaminya,” tegas Sandri.
Siapa Saja di Balik Tim Komite Reformasi Polri?
Komite yang dilantik Prabowo di Istana Negara, Jumat (7/11), diharapkan jadi motor penggerak pembenahan besar-besaran di tubuh Polri.
Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Nama-namanya memang tidak main-main. Ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Kapolri, hingga tokoh hukum yang sudah kenyang pengalaman. Berikut daftarnya:
- Jimly Asshiddiqie – Mantan Ketua MK (Ketua)
- Ahmad Dofiri – Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
- Mahfud MD – Mantan Menko Polhukam
- Yusril Ihza Mahendra – Menko Kumham Imipas
- Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
- Otto Hasibuan – Wamenko Kumham Imipas
- Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
- Tito Karnavian – Mantan Kapolri, kini Mendagri
- Idham Aziz – Mantan Kapolri
- Badrodin Haiti – Mantan Kapolri
Dengan komposisi seperti ini, publik tentu berharap reformasi Polri kali ini tidak berhenti di seminar dan naskah rekomendasi. Sebab, seperti kata Sandri, reformasi sejati tidak hanya soal aturan di atas kertas tapi tentang bagaimana polisi memandang rakyat, dan bagaimana rakyat bisa kembali percaya kepada polisi.
