PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menghadirkan satu hal yang lebih membingungkan dari tumpukan dokumen: profil orang yang duduk di ruang sidang itu sendiri.
Rabu, 21 Januari 2026, suasana sidang mendadak agak canggung ketika Arya Sandi Yudha, anggota Majelis KIP, menyampaikan kebingungannya secara terbuka. Bukan soal berkas atau pasal, melainkan tentang sosok Yulianto Widiraharjo mantan Ketua KIP DKI Jakarta yang hadir sebagai ahli dari kubu Bonjowi.
“Jujur saya kaget melihat profil Bapak,” ujar Arya di ruang sidang. Nada suaranya bukan marah, lebih ke heran yang tak bisa disimpan. “Saya belum pernah kenal Bapak. Padahal Bapak senior saya. Saya dulu di KIP Jakarta.”
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya panjang. Di dunia birokrasi, apalagi lingkaran komisi informasi, orang-orang biasanya saling tahu. Ketika tidak saling kenal, publik pantas bertanya: ini soal lupa, atau memang ada jarak yang sengaja tercipta?
Arya lalu melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih menusuk konteks. Ia mengingatkan bahwa saat Yulianto menjabat di KIP DKI Jakarta, Joko Widodo adalah gubernur. Lalu, di kemudian hari, Yulianto justru tercatat sebagai deklarator dukungan politik Jokowi–Ma’ruf.
“Gubernurnya waktu itu Pak Jokowi, iya kan? Terus Bapak tiba-tiba jadi deklarator dukungan politik,” kata Arya.
Di titik ini, sidang ijazah Jokowi tak lagi semata soal keaslian dokumen. Ia berubah menjadi panggung yang menampilkan relasi kuasa, jejak politik, dan pertanyaan tentang independensi—hal yang seharusnya menjadi napas lembaga seperti KIP.
Dari situ muncul dugaan yang lebih besar: bahwa perkara ijazah Jokowi sejak awal sudah berada dalam pola tertentu. Pola yang membuat detail data ijazah tidak sepenuhnya terbuka ke publik. Padahal, jika ijazah itu memang asli, transparansi mestinya bukan masalah.
Yang bikin publik makin mengernyit, presiden Indonesia bukan hanya satu. Ada presiden sebelum Jokowi, ada pula sesudahnya. Namun, kegaduhan soal ijazah ini terasa unik bahkan istimewa karena hanya muncul pada satu nama.
Pertanyaannya sederhana, tapi terus bergaung: untuk apa repot menutup-nutupi jika memang tak ada yang salah?
Sidang KIP ini mungkin belum memberi jawaban final. Tapi satu hal jelas, kebingungan Arya Sandi Yudha bukan kebingungan personal. Ia cerminan rasa penasaran publik yang belum juga diberi kejelasan, meski sidang demi sidang sudah digelar.
Dan seperti biasa, ketika informasi tak dibuka terang, spekulasi akan selalu menemukan jalannya sendiri.
Editor : Irfan Ardhiyanto
