PRABA INSIGHT- Di tengah kemegahan jalan Margonda yang makin mirip koridor bisnis urban, ada satu bangunan menjulang gagah yang disebut-sebut sebagai rumah sakit modern berfasilitas lengkap. Tapi sayangnya, megah doang gak cukup. Sebab menurut warga, rumah sakit yang sudah hampir setahun berdiri ini belum juga melayani pasien BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kabar ini bukan isapan jempol. Kritik datang langsung dari Arif Afifullah, Ketua Umum Aktivis Peduli Rakyat (ASPERA) Indonesia, yang juga dikenal sebagai tokoh lokal di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, tempat rumah sakit tersebut berdiri.
“Seharusnya pihak Pemerintah Kota Depok dan BPJS Kesehatan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga. Rumah sakit dengan fasilitas baik semestinya jadi solusi kesehatan bagi masyarakat luas, bukan cuma untuk kalangan tertentu,” kata Arif.
Ia menyayangkan kondisi ini yang menurutnya memperparah ketimpangan layanan kesehatan di Kota Depok. Apalagi, menurut dia, masyarakat kelas menengah ke bawah di Depok masih sangat mengandalkan jaminan kesehatan dari pemerintah seperti BPJS dan KIS.
“Sangat disayangkan kalau rumah sakit yang sudah hampir setahun berdiri belum juga menerima pasien BPJS maupun KIS,” lanjutnya, seraya menyindir bahwa ini bukan soal gedung bagus, tapi soal keadilan akses kesehatan.
Nada serupa juga datang dari Ketua RT 02 Kemiri Muka, Purwanto, yang mengaku ikut prihatin. Menurutnya, kehadiran rumah sakit bagus di lingkungan RW 015 justru terasa seperti pajangan mewah yang tak bisa disentuh warganya sendiri.
“Percuma ada rumah sakit bagus di RW 015 kalau warga saya nggak bisa berobat di sana. Mohon perhatian dari Pak Wali Kota agar akses kesehatan bisa dirasakan merata oleh seluruh warga,” ucap Purwanto, dengan nada lirih tapi tajam.
Kisah ini menambah daftar panjang ironi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Fasilitas boleh modern, tapi kalau belum terintegrasi dengan BPJS, ya tetap saja aksesnya timpang. Padahal, semangat di balik program jaminan kesehatan nasional adalah pemerataan layanan, bukan layanan eksklusif untuk yang mampu bayar tunai.
Kini, warga dan aktivis berharap Wali Kota Depok Supian Suri dan pihak BPJS Kesehatan segera turun gunung. Bukan sekadar rapat di ruangan ber-AC, tapi memastikan rumah sakit yang berdiri di tengah kota benar-benar bisa diakses siapa pun bukan hanya mereka yang dompetnya tebal.(And)
