Menu

Mode Gelap
Parliamentary Threshold 7 Persen, OSSO Sebut Demokrasi Bisa Dikuasai Partai Besar Saling Lapor di Jatiasih: Babak Baru Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Lemparan Pot Resmi Dimutasi, Kombes Firman Kini Jabat Dirlantas Polda Metro Jaya Hari Purwanto Soroti Dugaan Kriminalisasi Dirjen Bea Cukai, Singgung Dampaknya ke Citra Presiden Prabowo Polda Papua Selatan dan Papua Pegunungan Dinilai Mendesak, Sandri Rumanama: Rakyat Butuh Kepastian Keamanan Ketika Pot Bunga Lebih Cepat Bicara daripada Mulut Tetangga di Jatirasa

News

Vonis 1,5 Tahun Penjara? Enam Tahun Nggak Dieksekusi, Silfester Malah Jadi Komisaris BUMN

badge-check


					Kasus Silfester Matutina bikin publik geleng-geleng. Divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 karena kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla, tapi eksekusi tak kunjung jalan. Enam tahun berlalu, Silfester malah dapat posisi komisaris BUMN ID Food. Tim Advokasi pun melapor ke Jaksa Agung.(Foto:Istimewa) Perbesar

Kasus Silfester Matutina bikin publik geleng-geleng. Divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 karena kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla, tapi eksekusi tak kunjung jalan. Enam tahun berlalu, Silfester malah dapat posisi komisaris BUMN ID Food. Tim Advokasi pun melapor ke Jaksa Agung.(Foto:Istimewa)

PRABA INSIGHT- Kalau hukum di Indonesia bisa diibaratkan drama Korea, kasus Silfester Matutina ini cocok disebut “The Glory” versi hukum panjang, berliku, dan penuh plot twist.

Mari kita flashback: Tahun 2019, Mahkamah Agung sudah jelas-jelas menjatuhkan vonis. Silfester terbukti bersalah mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hukumannya? 1,5 tahun penjara. Hakim sudah ketok palu. Kasus sudah inkrah. Selesai… atau setidaknya seharusnya begitu.

Masalahnya, eksekusi vonis itu entah jalan ke mana. Enam tahun berselang, bukan ke sel tahanan, Silfester malah meluncur mulus ke kursi komisaris di ID Food, BUMN pangan yang prestisius.

Gerah dengan situasi ini, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis melapor ke Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat (15/8/2025). Mereka nggak tanggung-tanggung: Kajari Jakarta Selatan dilaporkan juga ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Pembinaan (Jambin).

“Kami minta Silfester dieksekusi, kok sampai sekarang tidak lanjut padahal perkara sudah inkrah,” ujar Ahmad Khozinudin, anggota tim advokasi, dikutip Tempo, Senin (18/8).

Dalam surat aduannya, mereka mengutip dasar hukum yang tegas: Pasal 30 UU Kejaksaan dan Pasal 270 KUHAP. Intinya, jaksa penuntut umum itu punya kewajiban mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tapi, kata mereka, Kajari Jakarta Selatan justru “adem ayem” dan belum juga menjalankan kewajiban itu. Karena itu mereka mendesak Jaksa Agung menegur keras, sekaligus memerintahkan Kajari Jaksel untuk mengeksekusi Silfester.

Untuk Jamwas dan Jambin? Fungsinya jelas: mengawasi dan membina Kajari yang (katanya) abai ini. “Kalau untuk Jamwas dan Jambin ya sesuai fungsinya untuk mengawasi dan membina Kajari,” tegas Khozinudin.

Pertanyaannya kini: apa yang lebih kuat? Ketukan palu hakim, atau kursi empuk komisaris? Karena faktanya, sejak 2019 vonis sudah keluar, tapi tahun 2025 Silfester masih bebas—bahkan dengan jabatan strategis.

Kalau ini novel, judulnya mungkin:

“Inkrah yang Terlupakan: Dari Vonis Penjara ke Komisaris BUMN.”

Reporter : Deny Wahyudi | Editor: Ivan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Parliamentary Threshold 7 Persen, OSSO Sebut Demokrasi Bisa Dikuasai Partai Besar

11 Mei 2026 - 19:46

Saling Lapor di Jatiasih: Babak Baru Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Lemparan Pot

11 Mei 2026 - 18:57

Resmi Dimutasi, Kombes Firman Kini Jabat Dirlantas Polda Metro Jaya

11 Mei 2026 - 17:15

Hari Purwanto Soroti Dugaan Kriminalisasi Dirjen Bea Cukai, Singgung Dampaknya ke Citra Presiden Prabowo

10 Mei 2026 - 00:53

Ketika Pot Bunga Lebih Cepat Bicara daripada Mulut Tetangga di Jatirasa

9 Mei 2026 - 19:56

Trending di News