PRABAINSIGHTT.COM – JAKARTA – Polemik politik yang melibatkan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus menuai respons. Kali ini, kritik datang dari Wasekretaris Jenderal Depinas SOKSI, Rouli Rajagukguk, yang menilai pernyataan Deddy telah melampaui batas etika komunikasi politik.
Rouli menyebut penggunaan julukan “si bolu ketan” terhadap Bahlil tidak mencerminkan kualitas kritik yang dibangun di atas data dan argumentasi. Menurutnya, gaya komunikasi seperti itu justru memperlihatkan kemunduran etika politik di tubuh PDIP.
“Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, yang menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tuduhan tanpa bukti dan menggunakan julukan merendahkan seperti ‘si bolu ketan’, adalah cermin nyata dari kegagalan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam mendidik kadernya,” ujar Rouli dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).
Menurut Rouli, kritik politik seharusnya disampaikan secara substantif dan berbasis fakta, bukan melalui serangan personal yang berpotensi merendahkan individu.
“Penggunaan diksi seperti ‘bolu ketan’ oleh seorang pejabat tinggi partai selevel Ketua DPP PDIP adalah tanda degradasi etika kepemimpinan yang sangat memalukan. Ini bukan kritik substantif, melainkan pembunuhan karakter dengan cara merundung (bullying) secara pengecut,” katanya.
Soroti Pola Pembinaan Kader
Rouli menilai polemik tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pola pembinaan kader di internal PDIP. Ia mempertanyakan standar komunikasi politik yang diterapkan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Saya mempertanyakan standar kepemimpinan dan komunikasi publik yang diajarkan oleh Megawati Soekarnoputri kepada kadernya. Kegagalan mendidik kader untuk berpolitik dengan basis data dan argumentasi, bukan makian dan asumsi, adalah bukti kemunduran PDIP,” ujarnya.
Singgung Kredibilitas Moral PDIP
Dalam keterangannya, Rouli juga menyinggung sejumlah persoalan hukum yang pernah menyeret kader PDIP. Menurut dia, partai seharusnya lebih dahulu menyelesaikan persoalan internal sebelum melontarkan tudingan kepada pihak lain.
“PDIP tidak memiliki kredibilitas moral untuk berkoar-koar menuntut pemeriksaan korupsi terhadap orang lain, sementara rumah mereka sendiri penuh dengan borok korupsi. Saya menantang Megawati, sebelum kadernya menunjuk hidung Menteri Bahlil, bersihkan dulu kader-kader Anda,” tegasnya.
Ia juga mengungkit kasus buronan Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
“Perlu saya ingatkan kembali, Megawati bukanlah pemimpin yang bersih-bersih amat, kasus Harun Masiku, kader PDIP yang buron dalam kasus suap komisaris KPU yang tak pernah bisa ditangkap. Di mana komitmen Megawati dalam memberantas korupsi saat kadernya sendiri menjadi simbol korupsi yang memalukan?” katanya.
Dinilai Mengalihkan Perhatian Publik
Rouli berpendapat respons Deddy terhadap Bahlil lebih bernuansa politis daripada memberikan kritik yang konstruktif. Menurut dia, pernyataan tersebut justru dapat dipersepsikan sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan internal partai.
“Tindakan Deddy Sitorus yang sangat reaktif ini adalah upaya pengecut untuk membangun narasi seolah-olah PDIP adalah pejuang korupsi, demi mengalihkan isu dari borok internal mereka sendiri. Banyak kader kepala daerah dari PDIP yang tertangkap KPK, dan yang paling memalukan, buronnya kader utama (Harun Masiku) yang tak pernah diselesaikan oleh Megawati,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rouli meyakini masyarakat semakin kritis dalam menilai dinamika politik nasional dan tidak mudah menerima narasi yang dinilai hanya berisi serangan personal.
“Publik sudah sangat cerdas dan tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi serangan politik murahan dan pengecut dari PDIP. Serangan Deddy Sitorus hanyalah cermin borok internal PDIP yang mencoba menutupi kegagalannya sendiri dengan menunjuk-menunjuk orang lain. Di bawah kepemimpinan Megawati yang feodal, PDIP telah kehilangan marwah reformasi dan etik, dan hanya sibuk dengan politik dendam tanpa basis data dan solusi,” pungkasnya.
