Menu

Mode Gelap
“Kebakaran Penjaringan: Ketika Kipas Angin dan Susu Formula Jadi Barang Mewah” China Tawarkan Hadiah Misterius demi Buruan Hacker yang Diduga dari Taiwan Lagi Bad Mood Usai Ditekuk Australia, Jepang Siap Habis-habisan Lawan Indonesia “Viral! Daging Kurban di Bekasi Harus Ditebus Rp15 Ribu, Panitianya Langsung Klarifikasi” Perang Data dan Kedaulatan: Negara Harus Siap Hadapi Era Gelombang Ketiga “Jagung, Polisi, dan Ekonomi Desa: Bukan Fiksi, Ini Indonesia 2025!”

News

Investasi Jalan, Hutan Lindung Hilang: Raja Ampat dan Logika Ajaib Perizinan Tambang

badge-check


					‎KLH menjelaskan pelaku pelanggaran ini ada empat perusahaan yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Mereka menggunakan modus pelanggaran yang berbeda-beda. (Foto: Greenpeace) Perbesar

‎KLH menjelaskan pelaku pelanggaran ini ada empat perusahaan yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Mereka menggunakan modus pelanggaran yang berbeda-beda. (Foto: Greenpeace)

PRABA INSIGHT- Raja Ampat, surga dunia yang biasa jadi latar wallpaper orang-orang healing, kini punya cerita baru: bukan soal pasir putih atau ikan warna-warni, tapi nikel.

Yup, logam yang katanya bikin baterai awet ini ternyata juga bikin kepala banyak orang nyut-nyutan.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (7/6/2024), publik dibuat penasaran.

Soal tambang terbuka di kawasan hutan lindung, sebenarnya boleh nggak, sih? Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Djalal, kasih jawaban yang cukup… menarik.

“Secara prinsip tidak diperbolehkan,” ujarnya. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru lega. “Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada 14 perusahaan yang mendapatkan pengecualian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. PT GAG Nikel (PT GN) adalah salah satu dari perusahaan yang memperoleh izin pengecualian tersebut,” lanjutnya.

Aha! Jadi kayak aturan yang bilang “dilarang parkir kecuali kamu anak pemilik gedung”, kira-kira begitu.

Pak Hanif juga menegaskan bahwa walau secara geografis seluruh Kabupaten Raja Ampat itu masuk kawasan hutan, PT GN tetap sah dan legal secara administratif.

Artinya, walau kelihatannya nggak boleh, ternyata… ya boleh-boleh aja. Asal kamu punya “tiket spesial”.

Lalu bagaimana soal dampak lingkungannya? Nah, ini bagian yang cukup bikin kita pengin garuk kepala.

“Saya belum turun langsung ke lokasi, baru melihat dari foto drone. Saat ini saya masih fokus menangani persoalan polusi udara di Jakarta,” kata Hanif dengan jujur.

Mungkin ini saatnya drone dapat penghargaan sebagai petugas lapangan kehutanan paling sibuk tahun ini.

Sementara itu, dari kubu Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, nggak mau ketinggalan cerita.

Ia bilang sudah cek langsung ke lapangan bersama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

“Kalau dari hasil pantauan udara, memang tidak tampak adanya sedimentasi di pesisir pantai. Bahkan, kami menilai upaya reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan cukup bagus,” ujarnya.

Well, setidaknya menurut penglihatan dari atas, semuanya tampak aman terkendali.

Tapi tetap, Pak Tri janji akan mengirim tim Inspektur Tambang untuk cek lebih lanjut. Yah, semoga timnya bukan drone lagi ya.

Jadi, apakah tambang ini mengancam keindahan Raja Ampat? Apakah izin spesial ini beneran istimewa atau cuma akal-akalan?

Dan kapan terakhir kali pejabat benar-benar turun ke lokasi, bukan sekadar buka folder foto?

 

Penulis : Deny Darmono | Editor : Ivan 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

“Jagung, Polisi, dan Ekonomi Desa: Bukan Fiksi, Ini Indonesia 2025!”

8 Juni 2025 - 19:30 WIB

Dulu Meracik Bom, Sekarang Meracik Kopi: Perjalanan Umar Patek yang Bikin Geleng-geleng Kepala

5 Juni 2025 - 03:19 WIB

“Ngaku Pengangguran, Susah Cari Kerja? Bahlil Bilang Kamu Kufur Nikmat”

4 Juni 2025 - 06:02 WIB

Rakyat se-Indonesia di prank Diskon Listrik 50%, Intip Penggantinya

3 Juni 2025 - 11:05 WIB

Kasus Pemerasan 4 Miliar Nikita Mirzani dan Assistennya Siap disidangkan

2 Juni 2025 - 08:12 WIB

Trending di News