PRABA INSIGHT – NEPAL – Coba bayangkan: suatu pagi Anda bangun, ingin stalking mantan di Facebook, cari hiburan di YouTube, atau sekadar ngetwit receh di X, eh… semuanya “This site can’t be reached”. Itulah yang dialami rakyat Nepal. Pemerintah mereka memutuskan untuk ngeblokir 26 platform media sosial populer karena alasan “belum daftar resmi”.
Dan seperti biasa, kebijakan “ngadi-ngadi” semacam ini jarang berakhir damai. Dalam hitungan jam, jalanan Kathmandu penuh manusia marah, polisi keluar bawa meriam air, hingga akhirnya: parlemen kebakar, menteri dikejar, dan perdana menteri resign.
Dari Regulasi Mulia Jadi Ambyar
Sebenarnya, idenya nggak salah. Mahkamah Agung Nepal tahun lalu sudah bilang: semua medsos wajib daftar resmi dan bikin kantor lokal. Tujuannya? Biar gampang diatur kalau ada penipuan, ujaran kebencian, atau konten ilegal.
Tapi masalahnya, pemerintah memblokir dulu, regulasi beresnya belakangan. Dan yang diblokir bukan platform ecek-ecek. Kita bicara Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn—platform dengan jutaan pengguna di Nepal.
Digital Rights Nepal langsung ngegas: “Ini bukan regulasi, ini pengekangan.” Warganet Nepal? Jangan ditanya. Mereka turun ke jalan, bawa poster, teriak-teriak, sampai ada yang kreatif bawa bendera One Piece. (Entah maksudnya solidaritas bajak laut atau sekadar biar fotonya estetik di TikTok.)
Demo Damai Berubah Jadi Neraka
Awalnya damai, lagu kebangsaan dikumandangkan, orasi berapi-api, lalu suasana mendidih. Sentimen anti-korupsi ikut menyulut. Video anak pejabat pamer tas branded dan liburan ke Eropa makin bikin rakyat panas.
Polisi pun tampil ala Avengers: gas air mata, peluru karet (atau peluru beneran, kata saksi), meriam air, sampai pentungan. Hasilnya: 19 orang tewas, 400 lebih luka-luka.
“Saya ikut demo damai, tapi ditembak pakai peluru logam,” kata seorang mahasiswa, dengan tangan berdarah-darah yang harus dioperasi.
Rumah sakit di Kathmandu pun berubah jadi medan perang kedua, penuh korban luka, sirene meraung sepanjang malam.
Pemerintah Goyang, PM Kabur
Hari Senin malam, Menteri Dalam Negeri mundur. Selasa, giliran Perdana Menteri KP Sharma Oli menyerahkan surat pengunduran diri. Katanya sih demi “solusi politik”. Padahal jelas: pemerintahnya udah rontok kayak mie instan disiram air panas.
Tapi rakyat tidak berhenti di situ. Parlemen dibakar, rumah eks PM Oli ikut dijadikan obor, bahkan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel dikejar massa di jalanan Kathmandu. Video viral memperlihatkan si menteri ditendang anak muda sampai jatuh menabrak tembok, lalu lari terbirit-birit.
Kalau nggak ada konteks politik, adegan ini sudah mirip film action komedi.
Nepal, Gen Z, dan Revolusi dari Timeline
Perlu dicatat, hampir separuh populasi Nepal adalah anak muda usia 15–40 tahun. Mereka tumbuh dengan internet, sudah kenyang lihat gerakan mahasiswa di luar negeri, dan jelas-jelas muak dengan korupsi serta elite tua yang sibuk bagi-bagi kursi.
Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah—seorang rapper sekaligus insinyur—menulis di Facebook (ironis, ya, medsos yang baru saja diblokir): “Ini murni gerakan Gen Z.”
Singkatnya, yang terjadi di Nepal adalah kombinasi antara hak digital yang dipotong, korupsi yang kelewatan, ekonomi seret, dan generasi muda yang sudah terlalu kenyang janji palsu politisi.
Dari Medsos ke Revolusi
Kalau di negara lain medsos sering dibilang bikin mager, di Nepal medsos justru memicu revolusi. Yang diblokir Facebook, tapi yang terbakar parlemen. Yang mau dikendalikan rakyat, tapi justru pemerintahnya tumbang.
Pertanyaannya: apakah ini awal dari Nepal yang baru, atau sekadar siklus lama—pemimpin jatuh, penguasa baru naik, rakyat tetap gigit jari?
Yang jelas, satu hal kini terbukti: di Nepal, “Login failed” bisa berarti “Revolusi dimulai”. (Van)
