PRABA INSIGHT – JAKARTA – Ada banyak cara sebuah negara menunjukkan kedaulatannya. Ada yang pamer kapal perang, ada yang kirim satelit, ada juga yang cukup bikin warganya makan tanpa harus minta tolong negara tetangga. Indonesia memilih jalan terakhir: urusan perut.
Sejarah negara-negara besar membuktikan, kemandirian pangan itu bukan bonus, tapi syarat wajib kalau mau dihormati. Karena itu, ketika Indonesia akhirnya berhenti impor beras dan bilang, “Tenang, kita bisa produksi sendiri,” dunia yang biasanya adem ayem langsung melongo.
Ir. R. Haidar Alwi, MT pendiri Haidar Alwi Care, Haidar Alwi Institute, dan sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB bilang bahwa capaian ini bukan terjadi karena Indonesia lagi hoki. Ada kerja bareng yang rapi dari pemerintah sampai aparat keamanan.
“Kedaulatan pangan tidak mungkin terwujud jika politik pangan tidak ditopang oleh keamanan nasional yang stabil, jalur distribusi yang terlindungi, dan keberanian negara menutup pintu bagi kepentingan yang selama puluhan tahun merugikan petani kita,” tegas Haidar.
Kalimat ini kira-kira seperti bilang: swasembada itu mustahil jika pasokannya bocor, mafia masih mondar-mandir, dan negara masih minder menghadapi kepentingan luar.
Era Prabowo: Bukan Lagi Zaman Hidup dari Impor
Begitu pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, arah kebijakan pangan dibuat tegas: Indonesia nggak boleh lagi hidup dengan pola “kalau kurang, impor”. Negara harus belajar cukup dari sawah sendiri.
Produksi ditingkatkan, data pertanian dibenerin, alat modern dipaksa masuk lapangan, dan pola lama yang penuh drama langsung dipangkas. Tapi, kata Haidar, semua itu cuma bisa bertahan kalau keamanan nasional ikut stand by. Di sinilah Polri Presisi jadi pilar yang diam-diam lebih penting dari pupuk subsidi.
Polri memastikan tidak ada distribusi disabotase, tidak ada oknum yang sengaja numpuk beras sambil ngitung untung, dan tidak ada jaringan impor lama yang iseng cari gara-gara. Kebijakan pangan agresif butuh penjaga gawang yang jago membaca arah bola.
Saat Indonesia Stop Impor, Harga Beras Dunia Ikutan Masuk Angin
Selama ini negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India hidup nyaman karena Indonesia rajin belanja. Ibarat warung, Indonesia ini pelanggan tetap yang kalau datang langsung borong.
Begitu Indonesia berhenti impor, pasar dunia mendadak seperti kehilangan pelanggan VIP.
- Harga beras global jeblok.
- Ribuan petani Thailand protes keras.
- Media Vietnam bilang ini “krisis pembeli terbesar”.
- Diplomat Vietnam sampai minta Indonesia beli sedikit saja, sebagai formalitas.
Tapi apa daya: produksi dalam negeri sudah cukup. Indonesia yang dulu diperlakukan seperti ATM beras kini berubah jadi pemain yang menentukan harga.
Jika dulu “pasar ikut Indonesia”, sekarang “pasar menunggu keputusan Indonesia”.
Produksi Naik, Gudang Bulog Nggak Lagi Kayak Ruang Hampa
Produksi padi nasional melonjak lumayan tinggi. Gudang Bulog yang dulu sering galau kini kembali terisi. Petani dapat harga lebih stabil. Pemerintah benahi irigasi, siapkan benih unggul, bereskan data, dan tutup celah permainan lama yang bikin argumen “kita butuh impor” selalu muncul tiap tahun.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman tetap punya peran teknis, tapi Haidar mengingatkan bahwa kemandirian pangan itu kerja kolektif: Presiden bikin arah, kementerian eksekusi, dan aparat keamanan pasang badan.
Tiga serangkai yang kalau salah satunya bolong, swasembada cuma jadi “judul seminar”.
Mafia Pangan: Musuh Lama yang Masih Betah Nongkrong
Swasembada itu keren, tapi tidak berarti jalannya mulus. Ada mafia pangan yang selama bertahun-tahun hidup dari sistem impor dan merasa terusik dengan arah baru negara.
Mereka main harga, main stok, main jaringan gelap. Tapi pemerintahan baru memulai bersih-bersih: rantai distribusi diperketat, birokrasi dirapikan, regulasi diperkuat. Tapi, lagi-lagi, tanpa penegakan hukum, itu semua hanya jadi poster motivasi.
Polri Presisi sebagai Penjaga Jalur Nafas Pangan
Menurut Haidar, peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat menentukan. Polri Presisi bukan hanya jaga demo atau tilang motor, tetapi memastikan jalur pangan nggak diganggu pihak-pihak yang “ketinggalan rezeki” setelah impor dihentikan.
Polri menjaga pelabuhan, memeriksa gudang besar, mengawasi jalur logistik, membongkar penimbunan, dan menangani spekulan yang berharap harga kacau.
Apalagi ketika negara-negara tetangga mengalami tekanan ekonomi akibat berhentinya impor Indonesia risiko provokasi dan sabotase meningkat. Polri menghadapi itu dengan intelijen yang tepat sasaran dan tindakan hukum cepat.
Haidar mengingatkan:
“Tidak ada negara yang berhasil mempertahankan swasembada jika distribusinya dikuasai mafia, jika harganya dikendalikan spekulan, atau jika keamanan logistiknya dibiarkan rapuh. Peran Polri Presisi memastikan bahwa setiap butir beras yang dihasilkan petani tiba di meja rakyat dengan selamat, jujur, dan tanpa permainan pihak yang merasa kehilangan keuntungan.”
Dari Pasar Besar Jadi Pemain Geopolitik Baru
Keputusan menghentikan impor bukan hanya keputusan teknis, tapi manuver geopolitik. Indonesia bukan lagi “target pasar raksasa”, melainkan aktor yang menentukan arah perdagangan beras internasional.
Petani Indonesia kini punya posisi baru. Pilihan mereka menanam dan panen bisa membuat harga bergeser hingga ke Bangkok dan Hanoi.
Swasembada pangan bukan sekadar soal makan kenyang, tapi soal martabat bangsa.
Haidar menutup dengan kalimat yang terasa seperti pesan jangka panjang:
“Kedaulatan pangan tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari keberanian negara menutup pintu ketergantungan, bekerja dengan disiplin, dan menjaga setiap tahap produksi melalui aparat keamanan yang berintegritas. Negara yang menjaga pangannya adalah negara yang mengamankan masa depannya sendiri.” (Van)
