Menu

Mode Gelap
Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 Luncurkan MPL 2026, Bantu Warga dan Dorong UMKM Bocoran Rahasia Mossad: Hacker Pro-Palestina Handala Serang Sistem dan Data Laura Gelinsky Siskaeee Sindir Polisi Lamban Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus: “Giliran Bokep Bisa Cepat” Jelang Lebaran, Tarif Tol Batang-Semarang Resmi Naik 29 Persen: Mudik Makin Mahal Prabowo Digugat ke PTUN Gara-Gara Teken Perjanjian Dagang RI-AS Tanpa DPR, Publik: Ini Negara atau Startup? Iran Kirim Sinyal Keras ke Ukraina: Jika Bantu Israel Pakai Drone, Bisa Dianggap “Target Sah”

Regional

Kasus Bripda La Ode Isnardin: Penganiayaan Pacar, Vonis Demosi Empat Tahun, dan Protes Keluarga Korban

badge-check


					Bripda La Ode Isnardin, anggota Polres Konawe Utara, dinyatakan bersalah dalam sidang etik atas kasus penganiayaan terhadap pacarnya di Kendari. Meski terbukti melakukan kekerasan, ia hanya dijatuhi sanksi demosi empat tahun tanpa pemecatan, sehingga memicu protes keras dari pihak korban.(Istimewa) Perbesar

Bripda La Ode Isnardin, anggota Polres Konawe Utara, dinyatakan bersalah dalam sidang etik atas kasus penganiayaan terhadap pacarnya di Kendari. Meski terbukti melakukan kekerasan, ia hanya dijatuhi sanksi demosi empat tahun tanpa pemecatan, sehingga memicu protes keras dari pihak korban.(Istimewa)

PRABA INSIGHT – KENDARI – Di dunia ideal, aparat penegak hukum mestinya jadi tameng masyarakat. Tapi di dunia nyata  yang kadang terasa seperti drama panjang tanpa jeda iklan  kita masih saja berhadapan dengan kasus seperti yang menimpa AR (25) di Kendari.

Pelakunya bukan orang asing, bukan preman jalanan, melainkan pacarnya sendiri, seorang anggota Polres Konawe Utara: Bripda La Ode Isnardin (LI).

Kasus penganiayaan ini sudah sampai ke meja sidang etik. Putusannya?

Ya… di sinilah cerita mulai terdengar seperti plot sinetron hukum versi panjang.

Dalam sidang kode etik yang digelar Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara (23 Desember 2025), Bripda LI dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah. Perbuatannya dikategorikan sebagai Perbuatan Tercela.

Namun meski terbukti melakukan kekerasan, hasilnya bukan pemecatan.

Bripda Isnardin lolos dari PTDH.

Sebagai gantinya, ia dijatuhi dua jenis sanksi:

  1. Sanksi Etika – wajib meminta maaf kepada pimpinan dan korban.
  2. Sanksi Administratif – mutasi demosi selama empat tahun.

Artinya, ia memang dipindahkan ke posisi yang lebih rendah…

tapi statusnya tetap anggota Polri.

Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti “hukuman berat versi internal”.

Namun bagi pihak korban  hukuman ini terasa seperti tempelan plester pada luka yang jauh lebih dalam.

Kuasa hukum AR, Muhammad Saleh, menyebut putusan tersebut sangat tidak sebanding dengan trauma dan luka fisik yang dialami kliennya. Keluarga menilai keadilan belum benar-benar sampai di pintu mereka  sebab pelaku masih bisa berdinas, masih berseragam, masih berada di institusi yang seharusnya melindungi perempuan dari kekerasan, bukan menambah cerita tentangnya.

Kasus Bripda Isnardin pun masuk ke dalam daftar panjang polemik sanksi etik:

dari sudut pandang Propam, demosi empat tahun mungkin terasa berat.

Namun dari sudut pandang korban  yang pernah merasakan langsung pukulan orang yang ia percayai  melihat pelaku masih berdiri di balik seragam penegak hukum justru menjadi ironi paling menyakitkan di antara semua hukuman yang dijatuhkan.

Karena pada akhirnya, yang sering kalah dalam perkara seperti ini bukan sekadar perkara, melainkan rasa percaya.

Editor : Ivan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Terungkap! Inilah Pembunuh Ermanto, Pensiunan Karyawan JICT yang Tewas di Bekasi

11 Maret 2026 - 10:09 WIB

Ditegur Saat Apel Pagi, Karyawan di Tojo Una-Una Tewas Diduga Diserang Rekan Kerja

10 Maret 2026 - 15:02 WIB

Pria di Tanjungpinang Diduga Bunuh dan Mutilasi Istri, Baru Bebas 15 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan

9 Maret 2026 - 14:40 WIB

Warga Bekasi Utara Geger Temukan Bayi Perempuan Hidup di Dalam Tong Sampah

9 Maret 2026 - 14:28 WIB

Eks Ketua SP JICT Ermanto Usman Ditemukan Tewas di Bekasi, Kasus Kontrak Rp4,08 Triliun Kembali Disorot

8 Maret 2026 - 14:45 WIB

Trending di Crime