PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Sejumlah kursi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) mulai kosong di beberapa wilayah Indonesia. Situasi itu memicu munculnya berbagai dukungan terhadap nama-nama perwira tinggi Polri yang dianggap layak mengisi posisi strategis tersebut. Namun, Founder Kontra Narasi sekaligus Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, meminta semua pihak agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal Polri.
Menurut Sandri, ruang publik memang terbuka untuk kritik maupun masukan kepada lembaga negara. Meski begitu, ia menilai dorongan yang berlebihan terhadap figur tertentu justru bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan Kapolri.
“Kita boleh memberikan kritik, saran dan pendapat kepada semua lembaga negara, namun tidak etis kalau kita ikut mengintervensi kebajakan unsur pimpin tinggi di lembaga lembaga negara termaksud kepolisian,” paparnya.
Sandri menjelaskan, saat ini terdapat tiga posisi Kapolda yang kosong, yakni Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kapolda Aceh juga disebut telah memasuki masa purna tugas.
Di tengah kondisi tersebut, berbagai kelompok masyarakat mulai ramai menyuarakan dukungan kepada sejumlah jenderal polisi yang dinilai kompeten menduduki jabatan Kapolda di wilayah-wilayah tersebut. Fenomena itu, kata Sandri, sebenarnya lumrah dalam dinamika publik, tetapi jangan sampai kebablasan hingga terkesan menekan institusi Polri.
“Saya liha ramai pemberitaan jenderal ini layak jadi Kapolda Malut, Organisasi ini mendukungan jenderal ini jadi kapol aceh, sulteng, sultra dll, ini sah sah saja namun jangan berlebihan pula,” ujarnya.
Sandri juga mengingatkan agar proses penentuan pimpinan di tubuh kepolisian tetap diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal dan hak prerogatif Kapolri. Ia berharap publik tidak menggiring opini yang justru berpotensi memunculkan kegaduhan baru di tengah proses rotasi jabatan di institusi Bhayangkara.
