PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kecelakaan maut di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatra Selatan, bukan cuma meninggalkan puing kendaraan hangus dan antrean panjang di jalan lintas. Peristiwa yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki BBM itu juga kembali membuka luka lama: betapa keselamatan transportasi darat di Indonesia masih sering kalah oleh kelalaian dan lemahnya pengawasan.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menyebut tragedi yang menewaskan 16 orang itu sebagai alarm keras bagi pemerintah. Menurutnya, kecelakaan ini tak bisa dianggap sekadar insiden lalu lintas biasa.
“Kejadian di Muratara ini sangat menyayat hati. Sebanyak 16 nyawa melayang dalam sekejap akibat benturan yang memicu kebakaran hebat. Kami mendesak adanya audit ketat terhadap kelayakan armada bus ALS dan kesiapan masinis jalan raya kita. Jangan sampai nyawa rakyat terus melayang akibat abainya standar keselamatan di jalur lintas,” ujar Syaiful Huda, Rabu (6/5/2026).
Huda mendesak Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera turun tangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Bukan hanya soal kronologi kecelakaan, tetapi juga menyasar standar operasional angkutan penumpang jarak jauh dan kendaraan pengangkut bahan berbahaya seperti truk BBM.
Salah satu sorotan utama datang dari faktor kelelahan sopir atau fatigue, yang selama ini sering menjadi penyebab kendaraan besar masuk ke jalur berlawanan. Apalagi, rute yang dilayani PO ALS dikenal sebagai salah satu trayek terpanjang di Indonesia.
“Rute bus ALS adalah salah satu yang terpanjang di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan otobus memiliki manajemen waktu kerja dan istirahat sopir yang ketat dan terpantau secara digital.”
Menurut Huda, tragedi di Muratara menjadi semakin fatal karena benturan melibatkan truk tangki pengangkut BBM yang mudah terbakar. Ia meminta ada evaluasi serius terhadap aturan jam operasional hingga sistem pengawalan khusus untuk kendaraan pengangkut bahan berbahaya di jalur rawan kecelakaan.
“Kami juga meminta Kemenhub dan Kementerian PU untuk mengecek kembali kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan terjadi tabrakan ‘adu banteng’,” tegasnya.
Politikus PKB itu juga meminta Jasa Raharja bergerak cepat memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia serta menjamin biaya pengobatan korban selamat tanpa dipersulit urusan administrasi.
Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan proses identifikasi korban dan mengevakuasi bangkai kendaraan yang terbakar agar jalur distribusi logistik di Jalinsum bisa kembali normal.
Huda menegaskan, kecelakaan demi kecelakaan di jalan raya seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem keselamatan transportasi nasional, bukan sekadar berhenti di angka korban.
“Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah. Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali,” pungkasnya.
