Menu

Breaking News

Nasional

Aktivis 98 Agung Dekil: Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Wujud Nyata Amanat Reformasi 1998

badge-check

Aktivis Reformasi 98 Agung Dekil mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai penguatan KPK, Kejaksaan, dan Polri menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(istimewa) Perbesar

Aktivis Reformasi 98 Agung Dekil mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai penguatan KPK, Kejaksaan, dan Polri menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(istimewa)

PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Aktivis Reformasi 1998 sekaligus Pendiri Forum Kota (Forkot), Agung Dekil, yang menilai langkah Presiden menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita Reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

Menurut Agung, kepemimpinan Presiden Prabowo yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi keuangan negara sekaligus memastikan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan langkah nyatanya dalam memimpin pemberantasan korupsi di Tanah Air sesuai dengan amanat dan cita-cita Reformasi 98. Dukungan konsisten beliau dalam memperkuat aparat penegak hukum menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan uang negara dan menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu,” ujar Agung.

Ia berpandangan, konsistensi dalam penegakan hukum akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, upaya tersebut dinilai mampu menjaga integritas birokrasi sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Upaya penegakan hukum yang tegas ini diyakini akan memberikan efek jera, menjaga integritas birokrasi, dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih,” katanya.

Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo harus diimplementasikan secara nyata oleh seluruh institusi penegak hukum. Karena itu, sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi faktor penting agar agenda pemberantasan korupsi berjalan efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

“Langkah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk bekerja secara maksimal, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Agung juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada integritas seluruh aparatur negara. Menurutnya, setiap penyelenggara pemerintahan harus memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat.

Ia menegaskan masyarakat tidak lagi menghendaki praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik.

“Oleh karena itu, aparat dan jajaran pemerintah harus lebih mawas diri dan tidak melawan kehendak rakyat yang tidak ingin ada lagi praktik-praktik korupsi dan kesewenang-wenangan sehingga ke depan aparat penegak hukum betul-betul bekerja dengan kesadaran penuh akan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan,” tutup Agung.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa agenda pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh penyelenggara negara. Dengan sinergi yang kuat, cita-cita Reformasi 1998 untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas diharapkan dapat terus diwujudkan secara nyata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Survei Poltracking Agustus 2026: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Jadi Raport Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 Sep 2026 - 07:46 WIB

Survei Poltracking Agustus 2026: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Jadi Raport Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran

Perpres 111/2025 Soroti LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, HIMAPOLINDO Serukan Perang Narasi

1 Sep 2026 - 07:08 WIB

Perpres 111/2025 Soroti LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, HIMAPOLINDO Serukan Perang Narasi

Isu Pengeroyokan Disanggah, Faisal Sebut Fahd Figur Pemuda Tegas

29 Agu 2026 - 13:27 WIB

Isu Pengeroyokan Disanggah, Faisal Sebut Fahd Figur Pemuda Tegas

Cegah Penyusup Asing, Kepala BIN Desak Pembentukan UU Spionase

27 Agu 2026 - 20:03 WIB

Cegah Penyusup Asing, Kepala BIN Desak Pembentukan UU Spionase

Dasco Janji RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur Jika Molor

27 Agu 2026 - 16:41 WIB

Dasco Janji RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur Jika Molor
Trending di Nasional