PRABA INSIGHT- Drama politik di ruang sidang kembali pecah. Kali ini giliran Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, yang jadi bintang utamanya meski jelas bukan atas kemauan sendiri. Setelah dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis (3/7/2025), massa pendukung pun merapat. REPDEM sayap kiri nasionalis PDIPlangsung nyalakan mode geruduk. Ketua DPD REPDEM DKI Jakarta, Jimmy Fajar, ST, yang juga Koordinator Lapangan Aksi Kawal Hasto, menyuarakan tuntutan yang tegas: Hasto harus bebas karena tidak terbukti bersalah!
Dalam siaran pernyataannya, Jimmy menyebut tuntutan jaksa terkesan dipaksakan dan tidak punya dasar hukum yang solid. Bahkan, menurutnya, para saksi dari KPK yang dihadirkan di persidangan pun tidak ada yang bisa menunjukkan bukti keterlibatan Hasto dalam kasus hilangnya Harun Masiku yang sudah jadi urban legend KPK sendiri.
Saksi Tak Lihat, Tak Dengar, Apalagi Merasakan
Dalam persidangan yang digelar secara terbuka, saksi-saksi yang dihadirkan JPU ternyata hanya menyampaikan dugaan berdasarkan laporan dan asumsi, bukan pengalaman langsung. Alias, mereka tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami kejadian secara nyata. Kalau ini di dunia pergosipan, mungkin sudah bisa disebut “katanya-katanya”.
Jimmy Fajar menyebut bahwa tuduhan terhadap Hasto soal penyuapan dan perintangan penyidikan tidak terbukti selama proses hukum berjalan. Bahkan, saat para saksi ditanyai langsung oleh tim penasihat hukum Hasto, tidak satu pun yang bisa menyebut nama Hasto secara eksplisit terlibat dalam kasus Harun Masiku.
Pledoi Hasto Bikin Jaksa Patah Argumen
Pada sidang Kamis (10/7/2025), Hasto Kristiyanto membacakan pledoi alias pembelaan. Isinya? Tajam, rinci, dan menurut Jimmy, “terang benderang” membongkar kelemahan tuduhan jaksa. Dalam pledoinya, Hasto menegaskan bahwa kasus ini adalah produk rekayasa hukum, dan bahkan menyebut adanya penyelundupan fakta hukum dalam proses persidangan.
Ketika giliran JPU membalas lewat replik pada Senin (14/7/2025), bukannya membantah dengan argumen kuat, mereka malah disebut hanya mengulang narasi yang sejak awal tidak berdiri di atas bukti yang kokoh. Alias, bantahannya seperti tembok dari tisu basah.
Simbol Angka 7 dan Tuduhan Kriminalisasi
Menariknya, Jimmy Fajar juga menyoroti angka tuntutan 7 tahun sebagai “angka simbolik”. “Apakah angka 7 ini simbol mantan presiden ke-7?” tanyanya, dengan nada sinis yang sarat tuduhan politis. REPDEM melihat ini sebagai bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap tokoh yang tak tunduk pada kekuasaan.
“Kami menduga ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik layar proses ini. Demokrasi makin kabur, hukum makin absurd,” tambahnya. (VAN)
