PRABA INSIGHT – JAKARTA – Bicara soal pengawasan terhadap Polri, biasanya publik langsung teringat angka besar di APBN. Maklum, Polri memang termasuk salah satu lembaga dengan anggaran jumbo. Tapi menurut R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, membahas pengawasan Polri jangan cuma dari urusan tebal-tipisnya dompet negara.
Komentar ini muncul setelah Adrianus Meliala menyebut bahwa Polri wajib diawasi karena jadi salah satu pengguna anggaran terbesar. Haidar nggak menampik kalau niat Adrianus itu baik demi transparansi dan akuntabilitas publik. Tapi, katanya, cara pandang semacam itu juga harus dilihat dari sisi lain biar nggak bikin publik salah paham seolah Polri itu lembaga paling rawan korupsi hanya karena punya uang banyak.
“Secara prinsip, pengawasan terhadap Polri memang penting. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana pengawasan itu dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap mendukung kinerja kepolisian,” ujar Haidar.
Menurut Haidar, yang namanya lembaga besar kayak Polri, ya jelas perlu diawasi. Tapi jangan lupa: Polri juga punya tanggung jawab vital dari menjaga keamanan sampai menyelidiki kejahatan. Jadi, pengawasan itu perlu, tapi jangan sampai bikin kerja polisi malah tersendat karena semua dianggap harus dibuka ke publik.
“Kalau pengawasan dilakukan tanpa memahami konteksnya, justru bisa menghambat kerja aparat di lapangan. Misalnya, data penyelidikan tentu tidak bisa dibuka ke publik karena menyangkut rahasia penegakan hukum,” jelas Haidar.
Ia menegaskan, alasan Polri perlu diawasi bukan semata karena anggarannya besar. Sebab, banyak lembaga negara lain yang juga punya anggaran fantastis. Yang membedakan, kata Haidar, adalah bagaimana dana itu dikelola. Apakah efisien, efektif, dan sesuai aturan atau malah berantakan di jalan.
“Jumlah anggaran bukan satu-satunya alasan pengawasan harus dilakukan ketat. Kuncinya adalah tata kelola dan sistem kontrol yang berjalan dengan baik,” tegasnya.
Lagi pula, pengawasan terhadap Polri sebenarnya sudah ada di dua sisi: internal dan eksternal. Di dalam tubuh Polri sendiri, ada Propam dan Inspektorat yang tugasnya menegakkan disiplin dan mengawasi kinerja anggota. Dari luar, Polri juga diawasi DPR, BPK, KPK, Kompolnas, dan tentu saja masyarakat sipil.
“Yang lebih penting adalah kejelasan: siapa yang mengawasi, bagaimana caranya, dan apa ukuran keberhasilannya. Kalau tidak jelas, pengawasan hanya jadi slogan tanpa dampak nyata,” ujar Haidar.
Tapi Haidar juga ngasih peringatan penting jangan sampai narasi “Polri wajib diawasi karena anggarannya besar” justru bikin masyarakat makin curiga. Katanya, kepercayaan publik itu modal utama bagi polisi. Kalau masyarakat udah hilang rasa percaya, kerja aparat bisa makin berat karena nggak ada lagi dukungan di lapangan.
“Kalau publik terus disuguhi narasi bahwa Polri wajib diawasi karena uangnya besar, maka yang muncul justru kecurigaan dan hilangnya rasa percaya. Padahal tanpa kepercayaan publik, tugas kepolisian jadi semakin berat,” tutur Haidar.
Bagi Haidar, pengawasan yang ideal itu bukan untuk mengekang, tapi memperkuat. Bukan untuk bikin malu, tapi untuk memperbaiki sistem agar makin profesional.
“Pengawasan bukan untuk mengekang, tetapi memperkuat. Bukan untuk merongrong kepercayaan, tapi justru memperkokohnya,” tegasnya.
Jadi, kalau mau bicara pengawasan, kata Haidar, jangan cuma lihat dari angka di anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana pengawasan itu bisa bantu Polri jadi lebih efisien, lebih transparan, dan makin dipercaya publik. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan negara ini bukan sekadar lembaga yang diawasi, tapi lembaga yang bisa dipercaya tanpa harus terus dicurigai.(Van)
