PRABA INSIGHT- JAKARTA – Indonesia itu sebenarnya kaya raya. Tapi entah kenapa, APBN selalu tampak seperti dompet habis kena jambret. Inilah kegelisahan yang menurut Hashim Djojohadikusumo akhirnya bikin Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan pada September 2025.
Hashim, yang juga adik kandung Prabowo sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, bilang pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa bukan drama politik. Ini murni soal ambisi lama: APBN tanpa defisit.
Masalahnya, kata Hashim, bukan karena Indonesia miskin. Justru sebaliknya. Ekonomi Indonesia dinilai sudah cukup kuat untuk menggerakkan pembangunan tanpa harus terus-terusan berutang. Yang bikin seret adalah cara negara mengumpulkan duitnya.
Menurut Hashim, Prabowo selama ini melihat kinerja aparat pajak, bea cukai, dan seluruh barisan pengumpul penerimaan negara di Kementerian Keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tugas mengisi kas negara seperti dikerjakan setengah hati.
“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus,” kata Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas di Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Bahkan, Hashim sampai menyebut Indonesia seharusnya sudah berada di level negara donor, bukan sekadar penerima.
“Indonesia negara kaya. Kita bisa memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin lainnya. Indonesia super power. Tinggal apa? tinggal kita benahi aparat kita,” ujarnya.
Kalau masih kurang yakin, Hashim mengajak melihat satu angka yang bikin malu: rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia, katanya, baru di kisaran 12 persen. Sementara Kamboja ya, Kamboja sudah menyentuh 18 persen.
Selisih 6 persen itu mungkin terdengar remeh. Tapi jangan salah. Di atas kertas PDB Indonesia yang disebut mencapai Rp 25 ribu triliun, angka itu berubah jadi gunung uang.
“6% kelihatan kecil. Tapi 6% dari suatu ekonomi yang PDB nya adalah Rp 25 ribu triliun itu Rp 1.500 triliun. Defisit APBN kita Rp 300 triliunan, tidak sampai Rp 400 triliun,” ucap Hashim.
Artinya sederhana: kalau aparat pengumpul pajak bekerja optimal, defisit APBN seharusnya bukan lagi cerita tahunan. Tambahan penerimaan itu bahkan jauh melampaui lubang defisit yang selama ini jadi alasan klasik.
Karena itulah, Prabowo menurut Hashim akhirnya menunjuk orang baru dari luar Kementerian Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa diberi mandat khusus untuk membenahi total aparat pengumpul penerimaan negara, dari atas sampai bawah.
“Maka ada orang yang ya yang luar biasa bagus lah, namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6% kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari Rp 25 ribu triliun itu Rp 1.500 triliun. Kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini,” ujar Hashim.
Ujung-ujungnya, versi Prabowo soal defisit ini terdengar cukup menohok: Indonesia bukan kekurangan uang. Kita cuma terlalu lama berdamai dengan aparat yang kerjanya belum sebanding dengan potensi negeri ini.
Penulis : Ristanto | Editor : Ivan
