PRABA INSIGHT – JAKARTA – Akhirnya, kisah panjang tudingan “ijazah palsu Jokowi” yang sempat bikin gaduh jagat maya kini memasuki babak baru: babak realitas hukum. Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, dan yup nama Roy Suryo ikut nyantol di dalamnya.
“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
Jadi, kalau dulu publik masih ramai debat soal “beneran palsu apa nggak”, sekarang jawabannya sudah bergeser ke meja penyidikan. Dan bukan main-main, prosesnya melibatkan para ahli dari berbagai bidang: hukum pidana, sosiologi, komunikasi, sampai bahasa.
“Semua kami mintai keterangan sebagai saksi ahli,” jelas Asep.
Polisi rupanya ingin memastikan kalau kasus ini bukan hasil “forward-an grup WhatsApp”. Gelar perkaranya dilakukan dengan hati-hati, melibatkan Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum. Semua diklaim ilmiah, komprehensif, dan berbasis bukti.
Dari hasil penyidikan, delapan tersangka dibagi dalam dua klaster.
“Klaster pertama terdiri dari lima orang, yaitu ES, KTR, MRF, RE, dan DHL,” ujar Asep.
Mereka dijerat dengan pasal-pasal klasik soal pencemaran nama baik dan fitnah, termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP, serta beberapa pasal dalam UU ITE.
Sementara klaster kedua, yang diisi tiga orang termasuk Roy Suryo (RS), RHS, dan TT, kena pasal lebih lengkap. Ada Pasal 32 dan 35 UU ITE yang intinya berkaitan dengan manipulasi data elektronik dan penyebaran informasi bohong.
Kasus ini bermula dari laporan resmi Presiden Jokowi sendiri, yang merasa tudingan ijazah palsu sudah kelewatan. Ia melapor ke Polda Metro Jaya dengan dasar Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Setelah gelar perkara, laporan naik ke tahap penyidikan. Dari enam laporan serupa, empat lanjut ke penyidikan dan dua dicabut.
Sementara di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya juga sudah turun tangan. Hasilnya jelas: ijazah Jokowi dinyatakan asli, identik dengan dokumen pembanding, dan tidak ditemukan kejanggalan.
Bahkan, Jokowi sudah diperiksa langsung di Mapolresta Solo pada Kamis (24/7). Penyidik juga menyita ijazah SMA dan S1 miliknya untuk diuji di laboratorium forensik bukan lewat netizen investigasi.
Kasus ini seakan jadi pelajaran penting di zaman serba cepat klik-share ini: teori konspirasi mungkin viral, tapi hukum butuh bukti. Yang tadinya hanya sekadar “opini timeline” kini resmi jadi perkara hukum dengan ancaman pasal berlapis.
Namun di sisi lain, publik tentu berhak bertanya—apakah semua yang ditetapkan tersangka benar-benar bersalah, atau sekadar terseret arus besar polemik politik dan algoritma media sosial? Pertanyaan itu mungkin tak dijawab hari ini. Tapi satu hal pasti: polisi ingin memastikan, fitnah digital tidak lagi dianggap hiburan.(van)
