PRABAINSIGHT.COM – YOGYAKARTA- Kericuhan yang mewarnai forum diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM beberapa waktu lalu memunculkan beragam penilaian. Salah satu yang paling sering muncul adalah tudingan bahwa mahasiswa menolak dialog dan anti terhadap ruang diskusi. Namun, anggapan itu kini dibantah langsung oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (17/6), mahasiswa menegaskan bahwa aksi protes yang terjadi bukan lahir dari sikap anti-dialog. Menurut mereka, persoalan utama justru terletak pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap berulang kali gagal menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Bagi mahasiswa, dialog tidak cukup hanya menghadirkan forum dan mikrofon. Dialog yang bermakna harus dibangun di atas kesediaan untuk mendengar, memahami, dan merespons aspirasi publik secara serius.
Karena itu, mereka menolak jika aksi yang terjadi di GIK UGM disederhanakan sebagai bentuk penolakan terhadap diskusi. Mahasiswa menilai ruang dialog hanya akan menjadi formalitas apabila tidak disertai keberpihakan dan kemauan nyata untuk mendengarkan suara rakyat.
Selain menyoroti format forum yang dianggap lebih banyak menampilkan capaian pemerintah dibanding membuka ruang pertukaran gagasan yang setara, mahasiswa juga menanggapi ajakan salah satu pejabat yang meminta mereka melihat langsung kondisi Papua.
Namun respons yang diberikan cukup berbeda. Alih-alih mengirim delegasi mahasiswa ke Papua, mereka justru meminta pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik dan media massa.
Menurut mereka, transparansi adalah cara paling efektif untuk menjawab berbagai tudingan dan pertanyaan yang selama ini berkembang terkait kondisi di Papua.
“Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkan hal tersebut dengan membuka akses luas bagi pers untuk meliput kondisi di Papua,” ujar perwakilan mahasiswa dalam konferensi pers.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian. Sebab, di tengah perdebatan mengenai kebebasan informasi dan situasi di Papua, mahasiswa menilai keterbukaan akses bagi pers merupakan langkah yang lebih relevan dibanding sekadar mengundang kelompok tertentu untuk melihat kondisi secara terbatas.
Bagi mereka, yang dipersoalkan bukan keberadaan forum dialog semata, melainkan sejauh mana dialog itu mampu menghadirkan ruang yang setara dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat yang terdampak kebijakan.
