PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Pembentukan struktur kepolisian definitif di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan kini dianggap bukan lagi sekadar wacana administratif. Di tengah dinamika Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, kebutuhan menghadirkan institusi keamanan yang kuat justru makin mendesak.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, meminta agar proses definitif dua Polda baru tersebut segera dipercepat. Menurutnya, kehadiran Polda definitif akan berdampak langsung terhadap pelayanan keamanan, penegakan hukum, hingga penguatan kinerja Polres dan Polsek di wilayah Papua Selatan maupun Papua Pegunungan.
Sandri menilai, kesiapan infrastruktur dasar sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan besar. Ia menyebut lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Kurik, Merauke, telah disiapkan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Selatan. Sementara untuk Polda Papua Pegunungan, lahan dengan luas serupa juga disebut telah tersedia di Wamena.
“Ini sangat mendesak, keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum ini menjadi kebutuhan utama rakyat, harus diprioritaskan,” jelasnya melalui keterangan resminya (10/05).
Dorongan percepatan itu, kata Sandri, juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian pelayanan hukum di wilayah DOB Papua yang masih terus berkembang. Ia menegaskan, pemenuhan personel hingga penguatan struktur organisasi di dua Mapolda baru merupakan kewenangan Mabes Polri.
Karena itu, ia berharap Kapolri segera merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan definitif Polda Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Harus direspons cepat dua daerah ini. Rakyatnya juga butuh keamanan dan proses penegakan hukum sebagai bentuk pelayanan polisi kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Sandri, keberadaan Polda definitif bukan semata soal pembangunan gedung atau penambahan struktur birokrasi. Lebih dari itu, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman dan nyaman.
