PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Ada satu kalimat yang sering muncul setiap kali kepala daerah bertemu pemerintah pusat: daerah diminta berkontribusi maksimal untuk negara.
Kalimat itu terdengar masuk akal. Toh Indonesia memang dibangun dari gotong royong seluruh daerah. Ada yang menyumbang minyak, ada yang menyumbang sawit, ada yang menyumbang pajak, ada pula yang menjadi mesin penggerak ekonomi nasional.
Tapi bagaimana kalau sebuah daerah merasa sudah banyak menyumbang, sementara yang kembali justru terasa jauh dari harapan?
Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat bersama DPR RI ketika Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan keluhannya secara terbuka.
Keluhannya sederhana. Tapi dampaknya membuat banyak orang mengangguk setuju.
“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” kata Afni.
Kalimat itu mungkin terdengar seperti protes soal jalan. Padahal jika dicermati lebih dalam, yang sedang dipersoalkan bukan sekadar aspal.
Yang dipertanyakan adalah rasa keadilan.
Ketika Daerah Merasa Hanya Menjadi Penyetor
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, daerah memang memiliki kewajiban menyumbang penerimaan negara melalui berbagai sektor ekonomi. Namun di saat yang sama, daerah juga berharap hasil pembangunan dapat kembali dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Persoalannya, tidak semua kepala daerah merasa keseimbangan itu terjadi.
Kasus yang disampaikan Bupati Siak menjadi contoh bagaimana ketimpangan persepsi antara pusat dan daerah masih sering muncul.
Bayangkan saja. Dalam satu tahun, daerah disebut menyumbang sekitar Rp1 triliun ke kas negara. Namun pembangunan jalan nasional yang kembali ke daerah hanya sekitar satu kilometer.
Tentu saja angka itu langsung mengundang tanda tanya.
Bukan karena jalan satu kilometer tidak penting. Tetapi karena perbandingannya terasa jomplang.
Apalagi ketika pemerintah daerah harus menghadapi berbagai kewajiban yang terus bertambah setiap tahun.
Dana Daerah, Beban Daerah
Dalam rapat yang sama, bukan hanya Siak yang menyampaikan keluhan.
Sejumlah kepala daerah lain juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil daerah.
Padahal beban yang harus ditanggung pemerintah daerah semakin besar.
Mulai dari pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah tidak selalu tumbuh secepat kebutuhan belanja.
Akibatnya, banyak pemerintah daerah merasa berada dalam posisi yang serba sulit: dituntut memberikan pelayanan maksimal, tetapi ruang fiskalnya semakin sempit.
Pertanyaan yang Selalu Kembali
Pernyataan Afni Zulkifli pada dasarnya menghidupkan kembali perdebatan lama yang belum pernah benar-benar selesai: apakah hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sudah cukup adil?
Pertanyaan ini bukan hanya milik Kabupaten Siak.
Daerah-daerah penghasil sumber daya alam selama bertahun-tahun juga kerap mengeluhkan hal serupa. Mereka merasa kontribusi terhadap penerimaan negara sangat besar, tetapi manfaat pembangunan yang kembali ke daerah belum sebanding dengan yang diberikan.
Tentu pemerintah pusat memiliki argumentasi sendiri terkait distribusi anggaran nasional. Sebab pembangunan tidak hanya dihitung berdasarkan siapa yang menyetor paling besar, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan antarwilayah.
Namun dari sudut pandang daerah, logika itu kadang terasa sulit diterima ketika jalan rusak masih ditemukan, pelayanan publik masih terbatas, dan kebutuhan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi.
Karena itulah kalimat Afni menjadi menarik.
Bukan karena ia berbicara tentang satu kilometer jalan.
Melainkan karena di balik satu kilometer itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah daerah yang menjadi penyumbang penerimaan negara sudah memperoleh porsi pembangunan yang setara?
Dan sampai hari ini, pertanyaan itu tampaknya masih menunggu jawaban yang benar-benar memuaskan.
