PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau tujuan digitalisasi perizinan usaha adalah mempermudah hidup rakyat, mungkin ada yang keliru di lapangan. Setidaknya itu yang dirasakan Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sistem perizinan usaha justru terasa makin njelimet terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang hidupnya sudah ribet dari sananya.
Alih-alih jadi karpet merah bagi pedagang kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha tradisional, Nomor Induk Berusaha (NIB) malah terasa seperti labirin digital tanpa peta. Semua serba online, semua serba aplikasi, tapi tak semua orang punya bekal literasi teknologi yang cukup. Negara tampaknya lupa, sinyal internet tidak tumbuh merata seperti padi di sawah.
“Katanya mempermudah, tapi di lapangan malah jadi beban baru. Banyak rakyat kecil kebingungan, nggak ada pendampingan, akhirnya urusan legalitas usaha mereka mandek di tengah jalan,” ujar Abdullah Kelrey kepada media, Kamis (29/1/2026).
Menurut Kelrey, semangat rakyat kecil untuk naik kelas kerap patah sebelum berkembang. Bukan karena malas, tapi karena terjebak urusan administrasi yang berlapis-lapis. Dari satu meja ke meja lain yang kini berubah jadi satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa kepastian kapan selesai.
“Bagaimana mau semangat usaha kalau ngurus izin saja ribetnya kebangetan. Waktu dan tenaga habis, hasilnya belum tentu ada,” katanya.
Ia menilai jargon deregulasi dan kemudahan berusaha yang sering digaungkan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh realitas di akar rumput. Proses yang panjang, syarat administrasi yang berlapis, serta minimnya sosialisasi justru berpotensi membuat usaha kecil makin terpinggirkan. Formalisasi UMKM yang niat awalnya baik, bisa berubah jadi palang pintu bagi mereka yang tak siap secara digital.
Kelrey mendorong pemerintah untuk bercermin ulang. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan termasuk NIB dinilai mendesak. Bukan cuma mempercantik aplikasi, tapi juga menghadirkan pendampingan langsung, layanan offline yang mudah dijangkau, serta kebijakan afirmatif yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Sebab bagi pelaku usaha mikro, kehadiran negara seharusnya terasa seperti tangan yang membantu, bukan formulir digital yang bikin dahi berkerut. (Van)
