PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di tengah obrolan yang makin ramai soal posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur negara, Kornas Presidium Pemuda Timur memilih berdiri di satu titik yang tegas: Polri sebaiknya tetap di bawah Presiden.
Sikap itu disampaikan dalam agenda deklarasi di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). Bukan sekadar dukungan simbolik, menurut mereka, ada alasan yang dianggap cukup mendasar.
Perwakilan Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menyebut dukungan tersebut lahir dari pertimbangan organisatoris dan konstitusional.
“Yang pastinya kami dari Pemuda Indonesia Timur berharap dan menyampaikan pernyataan sikap kami, kami mendukung penuh Polri secara struktural dan organisasi tetap di bawah Presiden, tentu dengan alasan-alasan tertentu,” ujar Sandri.
Ia merinci, alasan pertama berkaitan dengan garis komando yang dinilai lebih sederhana. Kedua, proses penegakan hukum dianggap bisa berjalan tanpa jalur yang berbelit. Ketiga, menjaga independensi penegakan hukum yang menurutnya merupakan bagian dari amanat reformasi.
“Karena menurut pertimbangan kami ini adalah amanat reformasi yang kita jaga bersama. Melemahkan institusi penegakan hukum tentu artinya melemahkan bangsa itu sendiri,” tegasnya.
Namun dukungan itu, kata Sandri, bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Ia menilai framing negatif terhadap Polri tidak perlu direspons secara berlebihan, karena setiap lembaga negara pasti memiliki dinamika penilaian publik.
“Kalau Polri salah ya kita kritisi. Kalau menurut kami kerjanya tidak sesuai prosedural undang-undang dan tidak baik di mata publik, kita kritisi. Kami tidak membela secara mutlak,” katanya.
Di sisi lain, ia menolak jika pembahasan soal struktur Polri digeser ke wilayah politik praktis. Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian, menurutnya, terlalu politis dan berpotensi mengaburkan relasi yang sebenarnya bersifat konstitusional.
“Relasinya Polri dan Presiden adalah relasi konstitusional, bukan relasi politis. Jadi kalau Polri dianggap buruk di mata masyarakat ya kita kritisi agar memperbaiki diri, bukan malah melemahkan institusinya,” ujarnya.
Sandri juga membawa perspektif Indonesia Timur dalam argumentasinya. Ia menilai di wilayah dengan tingkat konflik horizontal yang relatif tinggi mulai dari konflik antar kampung hingga konflik keyakinan yang pernah menelan korban jiwa peran Polri dianggap cukup sentral.
Dalam konteks itu, ia menyebut Polri sebagai institusi yang dinilai tanggap dan konsisten hadir di tengah masyarakat.
“Kalau melemahkan institusi ini sama dengan melemahkan sendi-sendi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sikap Pemuda Timur ini menambah daftar respons publik terhadap wacana struktur Polri. Di satu sisi, kritik tetap diakui sebagai bagian dari kontrol demokratis. Di sisi lain, mereka menilai perdebatan seputar posisi kelembagaan sebaiknya tetap berada dalam koridor konstitusi, bukan tarik-menarik kepentingan politik praktis. (Van)
