Menu

Mode Gelap
Ramai Program MBG, Pelajar Sumsel Justru Soroti Hal yang Jarang Dibahas Waduh! Pasien Puskesmas Rawa Tembaga Diduga Terima Obat Kedaluwarsa, Dinkes Kota Bekasi Turun Tangan! Kapolri Angkat Tangan soal Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa: “Sudah Bukan Kewenangan Polri” Garuda di Dadaku Ramaikan Jakarta Fair 2026, Keanu Azka dan Quinn Salman Diserbu Penggemar Cilik MILKLAB Ajak Pecinta Kopi Keliling Kafe Jakarta, Berburu Signature Drink Sambil Koleksi Hadiah Demo Dukung MBG di Monas: Dapat Wajan Baru dan Uang Transport 100 ribuan, Uangnya dari Mana?

Politik

Saat Posisi PDIP Dipertanyakan, AHY Ingatkan Oposisi Bukan Tempat Menebar Permusuhan

badge-check


					AHY menegaskan oposisi dalam demokrasi harus memberikan kritik yang konstruktif dan solusi, bukan memecah belah bangsa. Pernyataan ini muncul saat merespons polemik posisi politik PDIP.(istimewa) Perbesar

AHY menegaskan oposisi dalam demokrasi harus memberikan kritik yang konstruktif dan solusi, bukan memecah belah bangsa. Pernyataan ini muncul saat merespons polemik posisi politik PDIP.(istimewa)

PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di tengah ramainya perdebatan soal posisi politik partai-partai pasca pemerintahan baru terbentuk, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan satu hal yang sering terlupakan dalam demokrasi: oposisi bukanlah profesi untuk mencari-cari kesalahan semata.

Menurut AHY, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat. Bedanya hanya pada peran yang dijalankan.

Ketika sebuah partai menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tugas utamanya adalah memastikan berbagai program dan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Sementara itu, partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki fungsi penting sebagai pengawas sekaligus pemberi masukan.

“Sedangkan ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah,” kata AHY di Gedung DPR RI, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat merespons polemik yang berkembang mengenai posisi PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan menjadi sorotan sejumlah partai pendukung pemerintah. Sejumlah pihak menilai sikap politik partai berlambang banteng itu masih belum sepenuhnya jelas, sehingga kerap disebut berada di posisi “abu-abu” antara mendukung dan mengkritik pemerintah.

Meski tidak secara langsung mengomentari pilihan politik PDIP, AHY menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan antara dukungan dan pengawasan. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi, tetapi kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kebijakan dan menghadirkan jalan keluar, bukan memperuncing perpecahan di tengah masyarakat.

Pernyataan AHY ini kembali memunculkan diskusi mengenai peran ideal oposisi di Indonesia. Dalam praktik demokrasi, oposisi memang menjadi instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Namun, di saat yang sama, publik juga menuntut agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan disertai alternatif solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, pesan AHY tersebut menjadi pengingat bahwa kompetisi politik seharusnya tidak berujung pada polarisasi berkepanjangan. Sebab pada akhirnya, baik pemerintah maupun oposisi memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Yerikho Menurung: Polarisasi Politik Mengancam, Persatuan Nasional Tak Bisa Ditawar

22 Juni 2026 - 20:59

Naik Lebih dari 1.000 Persen, Pertumbuhan Harta Zita Anjani Jadi Sorotan Publik

19 Juni 2026 - 21:06

RUU Polri Dikritik Tertutup dan Tergesa, Sandri Rumanama: “Mengada-ngada Saja Itu”

19 Juni 2026 - 19:48

Dari Jalanan Buruh ke Istana: Said Iqbal Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo Bidang Ketenagakerjaan

8 Juni 2026 - 14:43

GMNI DKI Gugat Arah Revisi UU TNI, Ingatkan Ancaman Kembalinya Dwifungsi ABRI

26 Mei 2026 - 18:41

Trending di News